Pilkada Serentak Semakin Dekat, Ini Pesan Ketua KPU kepada KPU Daerah

Kompas.com - 14/06/2017, 16:55 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (13/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu (13/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, waktu KPU dan KPU daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 semakin sempit.

Meski waktu yang dimiliki semakin terbatas, Arief mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan di daerah untuk memegang prinsip kerja KPU, yaitu transoaran dan berintegritas.

"Saya sampaikan ke KPU Daerah, ingat prinsip kerja KPU, transparan dan penuh integritas. Karena untuk menghasilkan pemilu yang baik, harus dimulai dengan penyelenggara pemilu yang bekerja dengan baik," kata Arief, seusai merilis tahapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu dibangun KPU, salah satunya melalui sistem informasi yang bisa diakses publik.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat akan mengenal siapa calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.

"Publik sekarang tidak kena adagium 'Milih Kucing dalam Karung' lagi. Itu sudah tidak berlaku," kata Arief.

Ia juga mengingatkan KPU Daerah untuk menjaga integritas. Dia berharap, dalam berperilaku dan bertindak, KPU daerah bisa memperlakukan pemilih dan peserta pemilu dengan adil.

Arief juga mengingatkan kepada partai politik untuk tidak mengundang KPU dalam acara yang tidak ada hubungannya dengan teknis penyelenggaraan pemilu.

KPU Melayani

Bersamaan dengan peluncuran tahapan Pilkada Serentak 2018, KPU juga memperkenalkan slogan (tagline) baru, yaitu 'KPU Melayani'.

Ada lima prinsip dalam tagline tersebut yang harus dipahami oleh seluruh anggota KPU.

"Pertama, kita melayani yang memiliki hak pilih agar hak pilihnya bisa terfasilitasi dengan baik," kata dia.

Kedua, melayani publik terkait informasi tentang partai politik dan kandidat calon.

Ketiga, melayani pendidikan informasi dan memastikan seluruh produk hukum KPU terpublikasi dengan baik.

Keempat, melayani pemberian informasi hasil pemilu tepat waktu.

Dan kelima, memastikan rangkaian informasi tersebut dapat dengan mudah diakses publik.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Tak Punya Wewenang Khusus Selama PSBB, Polri Fokus pada Maklumat Kapolri

Nasional
Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Belum Maksimal, Pemerintah Diminta Benahi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 204 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE: Tambah 12, Total 221 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

UPDATE: Covid-19 di Indonesia Kini 2.738 Kasus, Bertambah 247

Nasional
Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Kemenkes: Pasien Positif Covid-19 Hasil Screening di Puskesmas Bisa Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Strategi Relawan Gugus Tugas Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Nasional
Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X