Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak Semakin Dekat, Ini Pesan Ketua KPU kepada KPU Daerah

Kompas.com - 14/06/2017, 16:55 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, waktu KPU dan KPU daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 semakin sempit.

Meski waktu yang dimiliki semakin terbatas, Arief mengingatkan jajaran penyelenggara pemilihan di daerah untuk memegang prinsip kerja KPU, yaitu transoaran dan berintegritas.

"Saya sampaikan ke KPU Daerah, ingat prinsip kerja KPU, transparan dan penuh integritas. Karena untuk menghasilkan pemilu yang baik, harus dimulai dengan penyelenggara pemilu yang bekerja dengan baik," kata Arief, seusai merilis tahapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu dibangun KPU, salah satunya melalui sistem informasi yang bisa diakses publik.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat akan mengenal siapa calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.

"Publik sekarang tidak kena adagium 'Milih Kucing dalam Karung' lagi. Itu sudah tidak berlaku," kata Arief.

Ia juga mengingatkan KPU Daerah untuk menjaga integritas. Dia berharap, dalam berperilaku dan bertindak, KPU daerah bisa memperlakukan pemilih dan peserta pemilu dengan adil.

Arief juga mengingatkan kepada partai politik untuk tidak mengundang KPU dalam acara yang tidak ada hubungannya dengan teknis penyelenggaraan pemilu.

KPU Melayani

Bersamaan dengan peluncuran tahapan Pilkada Serentak 2018, KPU juga memperkenalkan slogan (tagline) baru, yaitu 'KPU Melayani'.

Ada lima prinsip dalam tagline tersebut yang harus dipahami oleh seluruh anggota KPU.

"Pertama, kita melayani yang memiliki hak pilih agar hak pilihnya bisa terfasilitasi dengan baik," kata dia.

Kedua, melayani publik terkait informasi tentang partai politik dan kandidat calon.

Ketiga, melayani pendidikan informasi dan memastikan seluruh produk hukum KPU terpublikasi dengan baik.

Keempat, melayani pemberian informasi hasil pemilu tepat waktu.

Dan kelima, memastikan rangkaian informasi tersebut dapat dengan mudah diakses publik.

Kompas TV Presiden Jokowi Lantik 5 Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com