Pilkada Jatim, PDI-P Minta Masukan Nahdlatul Ulama

Kompas.com - 14/06/2017, 07:46 WIB
Sekertaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di DPP Nasdem, Jakarta, Senin (6/3/2017). KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRASekertaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di DPP Nasdem, Jakarta, Senin (6/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini masih terus meminta masukan kepada Nahdlatul Ulama (NU) terkait Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuturkan, hal itu didasari anggapan bahwa secara aspek historis dan sosiologis, Jawa Timur merupakan basis NU. Di samping itu, PDI-P juga mempertimbangkan basis massanya.

"PDI-P menempatkan Nahdlatul Ulama untuk memberikan masukan-masukan terkait Pilkada Jawa Timur. Sehingga kami mendorong proses-proses kerja sama strategis terkait hal tersebut lebih-lebih dengan mencermati dinamika politik saat ini," kata Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki basis massa NU yang solid di Jawa Timur kemungkinan besar mengusung Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk Pilkada Jatim.

Saat disinggung kemungkinan menduetkan Gus Ipul dengan kader PDI-P Tri Rismaharini, Hasto tak berkomentar banyak.

Menurut dia, pembicaraan belum sampai kepada nama kandidat. Hasto menuturkan, masukan demi masukan dikumpulkan.

Salah satunya dengan mengajak Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj untuk memberikan tausiah kepada seluruh kader PDI-P pada peringatan hari lahir Soekarno.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan demikian ruang dialog untuk mencari yang terbaik untuk Jawa Timur masih terbuka lebar. Untuk nama-nama yang muncul sampai saat ini belum diambil keputusan," tuturnya.

(Baca juga: Hasto: Arah Politik PDI-P pada Pilkada Jatim Searah dengan NU)

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda sebelumnya mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 19-25 Mei 2017, Gus Ipul, memiliki elektabilitas tertinggi pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Menurut Hanta, elektabilitas Gus Ipul mencapai 32,29 persen. Sementara tiga kandidat lainnya yakni Tri Rismaharini di urutan kedua dengan 27,08 persen, Khofifah Indar Parawansa 19,11 persen dan Abdullah Azwar Anas 8,47 persen.

"Jika Pilkada Jawa Timur dilaksanakan sekarang, maka Saifullah Yusuf berpotensi unggul menjadi gubernur," ujar Hanta, Minggu (11/6/2017).

(Baca: Survei Pilkada Jatim: Gus Ipul 32,29 Persen, Risma 27,08 persen)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.