Kompas.com - 14/06/2017, 05:48 WIB
Diskusi publik yang mengusung tema Pancasila, Terorisme, dan Proxy War, Jakarta, Selasa (13/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDiskusi publik yang mengusung tema Pancasila, Terorisme, dan Proxy War, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Raden Muhammad Syafi'i menyampaikan, ada hal yang sangat krusial melatarbelakangi diusulkannya revisi UU tersebut.

Salah satu isu krusial itu, menurut Syafi'i, adalah untuk menghindari definisi tindak pidana terorisme dikaitkan dengan radikalisme dalam agama tertentu.

Oleh karena itu, Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri masih sangat berhati-hati memutuskan definisi teroris dan tindak pidana terorisme. Syafi'i mengatakan, kemungkinan besar keduanya baru akan dibahas setelah semua pasal disepakati.

"Dua pasal itu di-pending. Mungkin kalau semua pasal sudah disepakati, baru dibahas apa itu teroris dan tindak pidana terorisme," kata Syafi'i dalam diskusi "Pancasila, Terorisme, dan Proxy War" di Jakarta, Selasa (13/6/2017). .

Syafi'i berujar, pansus ingin memisahkan terorisme ini dari ranah agama apa pun. Pansus juga tidak ingin apabila tiap tindakan terorisme dikait-kaitkan dengan agama.

Sebab, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka justru akan mengancam konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Ada isu-isu anti-Pancasila, intoleran, radikalisme, ini lagi-lagi dialamatkan ke Islam. Akan sangat berbahaya jika ada stigmatisasi pada kelompok Islam, tidak Pancasilais, radikal, intoleran, apalagi dengan isu-isu terorisme ini," kata Syafi'i.

(Baca juga: Begini Tingkat Kepuasan Publik terhadap Penanganan Kasus Terorisme)

Padahal, menurut politisi Partai Gerindra itu, terorisme ini tidak murni berasal dari pemikiran masyarakat.

Dia menyebut, berkaca dari berbagai negara seperti Filipina dan Thailand, terorisme merupakan reaksi dari kegagalan pemerintah menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

"Stigmatisasi terhadap agama yang keliru. Karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan perbuatan kerusakan. Apalagi yakin dengan bunuh diri bisa masuk surga. Itu tidak ada referensinya, baik di kitab suci maupun hadis nabi," ujar Syafi'i.

Kompas TV Melawan Terorisme dan ISIS
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.