Kompas.com - 14/06/2017, 05:48 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Raden Muhammad Syafi'i menyampaikan, ada hal yang sangat krusial melatarbelakangi diusulkannya revisi UU tersebut.

Salah satu isu krusial itu, menurut Syafi'i, adalah untuk menghindari definisi tindak pidana terorisme dikaitkan dengan radikalisme dalam agama tertentu.

Oleh karena itu, Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri masih sangat berhati-hati memutuskan definisi teroris dan tindak pidana terorisme. Syafi'i mengatakan, kemungkinan besar keduanya baru akan dibahas setelah semua pasal disepakati.

"Dua pasal itu di-pending. Mungkin kalau semua pasal sudah disepakati, baru dibahas apa itu teroris dan tindak pidana terorisme," kata Syafi'i dalam diskusi "Pancasila, Terorisme, dan Proxy War" di Jakarta, Selasa (13/6/2017). .

Syafi'i berujar, pansus ingin memisahkan terorisme ini dari ranah agama apa pun. Pansus juga tidak ingin apabila tiap tindakan terorisme dikait-kaitkan dengan agama.

Sebab, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka justru akan mengancam konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Ada isu-isu anti-Pancasila, intoleran, radikalisme, ini lagi-lagi dialamatkan ke Islam. Akan sangat berbahaya jika ada stigmatisasi pada kelompok Islam, tidak Pancasilais, radikal, intoleran, apalagi dengan isu-isu terorisme ini," kata Syafi'i.

(Baca juga: Begini Tingkat Kepuasan Publik terhadap Penanganan Kasus Terorisme)

Padahal, menurut politisi Partai Gerindra itu, terorisme ini tidak murni berasal dari pemikiran masyarakat.

Dia menyebut, berkaca dari berbagai negara seperti Filipina dan Thailand, terorisme merupakan reaksi dari kegagalan pemerintah menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

"Stigmatisasi terhadap agama yang keliru. Karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan perbuatan kerusakan. Apalagi yakin dengan bunuh diri bisa masuk surga. Itu tidak ada referensinya, baik di kitab suci maupun hadis nabi," ujar Syafi'i.

Kompas TV Melawan Terorisme dan ISIS
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Nasional
Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Nasional
KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

Nasional
Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Nasional
Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Nasional
Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.