Pimpinan Pansus Angket KPK Sebut Hak Angket Sah dan Konstitusional

Kompas.com - 13/06/2017, 23:04 WIB
Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Dossy Iskandar, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKetua Fraksi Partai Hanura di DPR, Dossy Iskandar, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) angket KPK Dossy Iskandar menghormati langkah KPK yang hendak meminta tafsir ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 79 ayat 3 Undang-undang MD3.

Dalam pasal tersebut, dinyatakan hanya lembaga pemerintah yang bisa diinvestigasi oleh DPR melalui hak angket.

"Ya meminta tafsir itu sah saja karena memang ini tak bisa hanya diperdebatkan dan membutuhkan suatu penyelesaian hukum," ujar Dossy kepada Kompas.com, Selasa (13/6/2017).

Namun, Dossy menilai langkah DPR yang melancarkan hak angket kepada KPK juga telah mempertimbangkan adanya pasal tersebut.

(Baca: Ketua Pansus Angket KPK: Enggak Ada Urusan, Jalan Terus...)

Menurut Dossy, pasal tersebut tidak serta merta menjadi dasar bila KPK tak bisa menjadi obyek hak angket DPR.

Sebab, kata Dossy, KPK juga tergolong sebagai lembaga pemerintah. Ia memaparkan dalam UUD 1945 tercantum adanya kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Menurut Dossy, KPK masuk ke dalam bagian eksekutif karena menjalankan tugas kepolisian dalam hal penyidikan dan kejaksaan dalam hal penuntutan.

"Kepolisian dan kejaksaan masuk ke mana? ya masuk ke eksekutif, lembaga pemerintah, bisa menjadi obyek hak angket DPR. Karena itu KPK masuk juga ke lembaga pemerintah karena menjalankan tugas kepolisian dan kejaksaan," kata Dossy.

Ia pun menyatakan KPK memang lembaga yang independen namun bukan berarti tak bisa menjadi obyek hak angket DPR.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.