Disebut Ditangkap Bersama Wanita, Patrialis Merasa Dibunuh Karakternya

Kompas.com - 13/06/2017, 12:49 WIB
Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, tidak terima karena disebut sedang bersama wanita saat ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Patrialis menganggap hal itu sebagai upaya pembunuhan karakter.

Hal itu dikatakan Patrialis saat menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Di akhir persidangan, Patrialis meminta izin kepada majelis hakim untuk mengutarakan keluh kesahnya.

"Ini cara menghancurkan karakter saya di depan publik," ujar Patrialis kepada majelis hakim.

Menurut Patrialis, kata-kata itu diucapkan pimpinan KPK saat menggelar konferensi pers terkait pengumumannya sebagai tersangka.

(baca: Saat Ditangkap di Mal, Patrialis Merasa Diancam Petugas KPK)

Patrialis menganggap kata-kata itu berpengaruh terhadap citra dirinya di hadapan publik.

"Sebagian media membuat berita dahsyat, penuh fitnah, gibah, gunjing. Saya dikatakan ditangkap bersama wanita, bahkan tertangkap di tiga tempat sekaligus, tempat esek-esek, kos mewah dan di Grand Indonesia," kata Patrialis.

Saat penangkapan, KPK memang membawa seorang perempuan yang bersama-sama dengan Patrialis saat operasi tangkap tangan.

(baca: Patrialis Akbar Didakwa Menerima Suap dari Pengusaha Impor Daging)

Namun, perempuan tersebut dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Jaksa KPK Lie Setiawan mengatakan, pihaknya tidak akan menanggapi apa yang dikatakan Patrialis tersebut.

Menurut Lie, hal itu tidak terkait KPK, tetapi terkait pemberitaan di media massa.

Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X