Disebut Ditangkap Bersama Wanita, Patrialis Merasa Dibunuh Karakternya

Kompas.com - 13/06/2017, 12:49 WIB
Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, tidak terima karena disebut sedang bersama wanita saat ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Patrialis menganggap hal itu sebagai upaya pembunuhan karakter.

Hal itu dikatakan Patrialis saat menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Di akhir persidangan, Patrialis meminta izin kepada majelis hakim untuk mengutarakan keluh kesahnya.

"Ini cara menghancurkan karakter saya di depan publik," ujar Patrialis kepada majelis hakim.

Menurut Patrialis, kata-kata itu diucapkan pimpinan KPK saat menggelar konferensi pers terkait pengumumannya sebagai tersangka.

(baca: Saat Ditangkap di Mal, Patrialis Merasa Diancam Petugas KPK)

Patrialis menganggap kata-kata itu berpengaruh terhadap citra dirinya di hadapan publik.

"Sebagian media membuat berita dahsyat, penuh fitnah, gibah, gunjing. Saya dikatakan ditangkap bersama wanita, bahkan tertangkap di tiga tempat sekaligus, tempat esek-esek, kos mewah dan di Grand Indonesia," kata Patrialis.

Saat penangkapan, KPK memang membawa seorang perempuan yang bersama-sama dengan Patrialis saat operasi tangkap tangan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X