Kompas.com - 13/06/2017, 11:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon Usai Menghadiri Acara Buka Bersama Partai Perindo di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Ketua DPR RI, Fadli Zon Usai Menghadiri Acara Buka Bersama Partai Perindo di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak hak angket terhadap KPK.

Hak angket, menurut dia, merupakan proses konstitusional yang ada di DPR.

"Kalau misalnya seperti itu, seperti ketakutan dong. Enggak boleh seperti itu. Jadi, terima dong proses yang ada di sini. Ini juga sebagai bagian proses konstitusional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

(baca: Hak Angket Dipandang Sebagai Bentuk Perlawanan Balik Koruptor)

Menurut dia, hak angket merupakan salah satu bentuk pengawasan, dimana pengawasan memang merupakan fungsi DPR.

Fungsi pengawasan biasa dilakukan oleh DPR di seluruh dunia.

DPR, kata Fadli, memang bertugas mengawasi dan semua pihak harus mau diawasi karena para anggota DPR diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan fungsinya.

"Menurut saya sih lucu aja (minta Presiden tolak hak angket). Kalau sebuah institusi atau lembaga diperiksa oleh DPR, di seluruh dunia itu biasa. Ini yang namanya demokrasi," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

"Kalau enggak mau ada demokrasi, bubarkan saja DPR," sambung dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama Kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama Kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.