Kompas.com - 13/06/2017, 08:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

Tanggal 1 Juni 2010, saya menulis kembali pengalaman saya meliput acara haul Bung Karno ke-31 di Blitar, Jawa Timur. Tulisan ini dimuat di Harian Kompas  halaman 2 dalam rubrik Sisi Lain Istana, di bawah judul "Aroma Bung Karno".

Pada kalimat awal artikel ini saya tuliskan, "Juni adalah bulan Bung Karno". Sehari kemudian, di jalan depan sayap kanan gedung Redaksi Harian Kompas, Pal Merah Selatan, Jakarta Pusat, terpasang spanduk bertuliskan, "Juni Bulan Bung Karno". Saya tidak tahu siapa yang memasang spanduk ini. Seminggu kemudian spanduk itu tidak ada lagi.

Alasan saya menulis kalimat, "Juni adalah bulan Bung Karno" terkait dengan tiga peristiwa penting tentang Presiden RI pertama yang terjadi pada bulan itu.

Tanggal 1 Juni 1901, Bung Karno lahir di Surabaya, bukan di Blitar seperti dalam artikel saya tanggal 1 Juni 2010. Tanggal 1 Juni 1945, di depan siding Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, Bung Karno diminta pidato tentang dasar Negara. Bung Karno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. BPUPKI secara aklamasi bulat menyetujui gagasan Bung Karno tentang Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia.

Kemudian, Minggu pagi pukul 07.00 waktu Jakarta,  tanggal 21 Juni 1971, Bung Karno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta. Hari itu juga, pada petang hari jenazah Bung Karno dimakamkan di Blitar. Saat itu, seluruh warga bangsa Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang. Bung Karno wafat persis 15 hari setelah ulang tahunnya yang ke-69.

Pada Juni 1987, saya meliput acara haul Bung Karno ke-17 di Jakarta. Dalam acara itu dibagi buku berjudul "17 Tahun Yang Lalu – Bung Karno wafat – 21 Juni 1970".
 
Buku dengan sampul depan foto Bung Karno dan latarbelakang bendera Merah Putih itu memuat beberapa artikel dan kliping koran serta majalah luar dan dalam negeri yang memberitakan Bung Karno wafat 21 Juni 1970  lalu. Perlu dicatat, tahun 1987 adalah masa gencarnya aksi "desukarnoisasi" oleh Orde Baru.  

Beberapa artikel di antaranya adalah tulisan Menteri Penerangan jaman pemerintahan Bung Karno dan Soeharto  Burhanuddin Mohammad Diah alias BM Diah  yang lahir di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), 7 April  1917, dan wafat di Jakarta pada 10 Juni 1996 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta.

BM Diah jadi Menteri Penerangan pada masa Bung Karno, 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967, dan masa Soeharto, 17 Oktober 1967 sampai 1968. Ia juga terkenal dengan julukan wartawan tiga jaman yang pernah menjadi duta besar di Cekoslowakia, Hongaria dan Inggris.

Di bawah judul, "Bung Karno Bapak Kemerdekaan", BM Diah antara lain mengatakan, Bung Karno adalah arsitek dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

"Tanpa Soekarno tidak ada Satu Indonesia, tidak ada Satu bangsa, tidak ada Indonesia merdeka, tidak ada bendera , tidak ada  lagu Indonesia Raya dan tidak ada satu Undang-undang Dasar 1945," demikian cuplikan tulisannya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.