Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Pondok Pesantren di NTB Terindikasi Sebarkan Paham Radikal

Kompas.com - 13/06/2017, 08:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat, Saiful Muslim mengatakan, seringkali kegiatan keagamaan dijadikan kamuflase bagi kelompok teroris untuk menyebarkan paham radikal.

Ini termasuk pondok pesantren di sejumlah tempat di NTB yang dimanfaatkan anggota kelompok teroris untuk mencari bibit teroris baru dan merencanakan aksi teror.

Saiful mengatakan, setidaknya ada tiga pondok pesantren di NTB yang dianggap menyebarkan ajaran radikal yang mengarah ke aksi teror.

"Di Lombok ada terindikasi pondok pesantren radikal tapi tifak mengarah ke teror. Yang langsung mengarah ke teror ada di Bima dan Dompu," ujar Saiful di kantor MUI NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/6/2017).

Ketiga pesantren itu menerapkan sejumlah kegiatan semi militer kepada para santrinya. Namun, polisi tidak bisa langsung menindaknya karena belum ada bukti aksi yang dilakukan.

Untuk menangkal paham radikal itu, Polda NTB, MUI, TNI, hingga intelijen provinsi kerap turun langsung ke pondok pesantren tersebut untuk mencari tahu permasalahannya.

Saiful mengatakan, pendekatan lembut merupakan cara terbaik agar diterima oleh mereka.

"Supaya tidak ada terus permusuhan antara kami. Waktu pertama sekali, masih susah menerima kami. Kemarin kami datang diterima dengan baik. Perubahannya luar biasa," kata Saiful.

Sebelumnya ada satu pondok pesantren yang akhirnya ditutup oleh polisi dan pemerintah setempat karena menyebarkan paham radikal yang berujung ke arah terorisme.

Nama pesantren itu adalah Umar Bin Khatab di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pesantren yang dipimpin oleh Abrori ini melakukan kegiatan semi militer dan pimpinannya mendoktrin para santri untuk berjihad.

Pemahaman jihad yang mereka terapkan yakni menegakkan syariat islam dengan melawan pemerintah yang dianggap toghut (tak taat pada Tuhan).

Pada Juli 2011, terjadi ledakan bom di pondok pesantren tersebut. Dari informasi intelijen, sumber ledakan dari bom uji coba yang dirakit para tokoh agama dan santri di pesantren tersebut untuk menyerang polsek terdekat.

Selain itu, salah satu santri pondok pesantren itu yang merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), membunuh polisi.

Ia termakan doktrin pengurus pondok pesantren yang menyatakan bahwa mereka dimata-matai polisi dan polisi adalah bagian dari pemerintah yang kafir. Setelah itu, pondok pesantren itu dibubarkan.

"Di UBK mengajak bukan pelajaran agama, tapi pemahaman jihad menurut mereka. Membunuh orang. Dan setiap orang diluar mereka adalah kafir dan harus dibunuh," kata Saiful.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Nasional
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Nasional
Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Nasional
Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com