DPR Akan Lobi Menkeu Terkait Batas Saldo yang Wajib Dilaporkan

Kompas.com - 12/06/2017, 20:23 WIB
Wakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan di Jakarta, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIWakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan di Jakarta, Senin (12/6/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Rencana tersebut merupakan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR-RI, pimpinan Komisi XI, pimpinan Kapoksi Komisi XI serta pimpinan Baleg.

Menurut Taufik, ada banyak masukan, kritik, dan saran untuk implementasi regulasi pertukaran data di era AEoI itu (Automatic Exchange of Information).

(Baca: Pemerintah Tak Akan Sewenang-wenang soal Akses Informasi Keuangan)

Salah satunya yaitu mengenaik nominal, atau batas saldo yang wajib dilaporkan perbakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"(Masukannya) Dikembalikan saja batas saldonya sesuai AEoI yaitu Rp 3,35 miliar (250.000 dollar AS). Kemarin kenapa awalnya rendah sekali (Rp 200 juta), banyak dikomplain teman-teman, APINDO, Kadin, UMKM. Ini semua protes lho," kata Taufik ditemui di sela-sela buka puasa bersama di gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Taufik juga mempertanyakan mengapa pemerintah dengan begitu cepat mengubah batas saldo pelaporan dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.

"Ini menjadi pencermatan juga, kenapa diubah dalam waktu begitu dekat. Aspek prudent, kehati-hatiannya bagaimana?" tanya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Selain soal nominal, Taufik mengatakan DPR juga mencermati Pasal 4 dan Pasal 6 Perppu 1/2017, yang memberikan keleluasaan kepada DJP.

Pasal 4 memberikan keleluasaan kepada DJP untuk mengakses data nasabah.

Di sisi lain Pasal 6, melindungi DJP dari tuntutan pidana dan perdata dalam hal menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 4.

(Baca: Pemerintah Diminta Sosialisasikan Perppu Akses Informasi Keuangan)

Dihubungi terpisah, Johnny G. Plate, anggota Komisi XI menyampaikan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR-RI tadi siang yaitu Menkeu diharapkan berkonsultasi dengan Presiden RI.

"Dan fraksi-fakri DPR-RI akan melakukan lobby untuk menyamakan persepsi akibat substansi Perppu tersebut. Pimpinan DPR-RI juga akan melakukan konsultasi dengan Presiden," kata politisi Partai Nasdem itu dihubungi Kompas.com, Senin.

Kompas TV Ketentuan Pemerintah bagi Pemilik Saldo di atas Rp.200 Juta

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X