Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PAN Awalnya Gagah Perkasa Tolak Angket, Tiba-tiba Berubah 100 Persen"

Kompas.com - 12/06/2017, 20:06 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti kecewa dengan manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendadak mendukung pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ray menduga, manuver PAN tak lepas dari kasus nama mantan Ketua Umum PAN Amien Rais yang disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

"Saya kecewa dengan PAN gagah perkasa dari awal menolak hak angket. Tiba-tiba ketika ada seniornya disebut namanya diduga nerima aliran dana, tiba-tiba berubah 100 persen," kata Ray.

Hal tersebut disampaikan Ray dalam diskusi bertema "Menyelamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

(Baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket)

Dia menilai, pembelaan terhadap perjuangan anti korupsi tidak butuh sikap mencla mencle. Sikap pro terhadap anti korupsi juga tidak butuh pencitraan.

"Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi, bukan mencla mencle hari ini enggak setuju, tapi besok kirim orang (di pansus)," ujar Ray.

Ia juga meminta agar partai politik tidak digunakan untuk membela orang perorang. Alasan untuk menjaga pansus angket menurut Ray juga tidak tepat.

(Baca: Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 Anggota Pansus Angket Dilaporkan ke MKD)

"Enggak perlu dijaga angketnya, orang (angketnya) menyalahi undang-undang kok," ujar Ray.

Namun, soal bergabungnya PAN di pansus angket terkait Amien Rais dibantah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia beralasan, sikap PAN gabung pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR bukan karena masalah yang menjerat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Nama Amien disebut menerima uang aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang tengah ditangani KPK.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)

"Itu jangan dikaitkan. Saya memang marahin (KPK) soal itu, tapi bukan (karena itu)," ujar Zulkifli di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Zulkifli mengatakan, dirinya tidak bisa diam saja menyaksikan Pansus tersebut mendesak KPK dan dikhawatirkan justru merampas kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Kalau KPK dilemahkan masa saya nonton saja. Tidak tanggung jawab saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com