Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PAN Awalnya Gagah Perkasa Tolak Angket, Tiba-tiba Berubah 100 Persen"

Kompas.com - 12/06/2017, 20:06 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti kecewa dengan manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendadak mendukung pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ray menduga, manuver PAN tak lepas dari kasus nama mantan Ketua Umum PAN Amien Rais yang disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

"Saya kecewa dengan PAN gagah perkasa dari awal menolak hak angket. Tiba-tiba ketika ada seniornya disebut namanya diduga nerima aliran dana, tiba-tiba berubah 100 persen," kata Ray.

Hal tersebut disampaikan Ray dalam diskusi bertema "Menyelamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

(Baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket)

Dia menilai, pembelaan terhadap perjuangan anti korupsi tidak butuh sikap mencla mencle. Sikap pro terhadap anti korupsi juga tidak butuh pencitraan.

"Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi, bukan mencla mencle hari ini enggak setuju, tapi besok kirim orang (di pansus)," ujar Ray.

Ia juga meminta agar partai politik tidak digunakan untuk membela orang perorang. Alasan untuk menjaga pansus angket menurut Ray juga tidak tepat.

(Baca: Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 Anggota Pansus Angket Dilaporkan ke MKD)

"Enggak perlu dijaga angketnya, orang (angketnya) menyalahi undang-undang kok," ujar Ray.

Namun, soal bergabungnya PAN di pansus angket terkait Amien Rais dibantah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia beralasan, sikap PAN gabung pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR bukan karena masalah yang menjerat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Nama Amien disebut menerima uang aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang tengah ditangani KPK.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)

"Itu jangan dikaitkan. Saya memang marahin (KPK) soal itu, tapi bukan (karena itu)," ujar Zulkifli di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Zulkifli mengatakan, dirinya tidak bisa diam saja menyaksikan Pansus tersebut mendesak KPK dan dikhawatirkan justru merampas kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Kalau KPK dilemahkan masa saya nonton saja. Tidak tanggung jawab saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com