Pansus Angket KPK Akan Minta Keterangan Yusril dan Romli Atmasasmita

Kompas.com - 12/06/2017, 19:57 WIB
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPolitisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota panitia khusus (pansus) angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasribu, menyatakan pansus berencana memanggil sejumlah ahli hukum tata negara.

Pansus ingin meminta opini dan pendapat para ahli untuk memastikan posisi KPK dalam lingkup ketatanegaraan.

Ia menyatakan, beberapa ahli hukum tata negara yang bakal dipanggil KPK untuk membahas hal itu yakni Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita.

(Baca: Direktur Pukat UGM Sebut Penggunaan Angket untuk KPK Berlebihan)

"Pakar sebagian sudah ada nama. Ada beberapa akademisi profesor yang juga membidangi lahirnya Undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Satu di antaranya ada Profesor Romli Kartasasmita dan Profesor Yusril, nanti akan kami undang," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Ia menambahkan, pihaknya tak membatasi pakar hukum tata negara yang akan dipanggil.

Menurut politisi PDI-P itu, jumlah pakar hukum tata negara yang akan dimintai pendapat disesuaikan dengan kebutuhan.

(Baca: Masinton Nilai Ketua KPK Lebay karena Minta Jokowi Sikapi Angket)

Selain itu, pansus juga akan menghadirkan masyarakat yang pernah dirugikan KPK. Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan dihadirkan.

"Ya nanti akan kami hadirkan. Nanti teman-teman akan tahu kok karena ini rapatnya dilakukan secara terbuka. Dan rekan-rekan media pasti diperkenankan untuk meliput," lanjut dia.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X