Kompas.com - 12/06/2017, 19:41 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan tujuan DPR menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Zainal dalam diskusi bertema "Selamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

Zainal menilai penggunaan hak angket DPR untuk KPK berlebihan. Apalagi, salah satu alasan inisiator pembentukan pansus angket KPK adalah mempertanyakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK.

(Baca: Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 Anggota Pansus Angket Dilaporkan ke MKD)

"Problem di KPK itu sebenarnya sepele. Tetapi pertanyaan besarnya, kenapa mesti pakai angket," katanya Zainal.

Hak angket, menurut Zainal, adalah hak yang melekat dan istimewa yang dimiliki DPR. Sehingga berlebihan jika DPR menggunakan hak ini terkait persoalan kecil yang melanda KPK.

"Ini yang ingin saya katakan apa yang mau dilakukan orang di DPR ini kayak nembak bebek tapi pakai meriam," ujar Zainal.

Dia mengatakan, secara teknis hak angket akan berujung pada hasil rekomendasi. Jika rekomendasi tidak dijalankan, bisa berlanjut kepada hak menyatakan pendapat.

Zainal mengaku heran karena hak menyatakan pendapat ini mestinya dipakai DPR kepada Presiden.

"Nah, KPK ini apa yang mau di impeachment (makzulkan). Kalau rekomendasi tidak dijalankan maka angket bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat, hak menyatakan pendapat kan untuk Presiden," ujar Zainal.

(Baca: Petisi Tolak Hak Angket KPK Capai 41.839 Pendukung)

Selain itu, Zainal menyatakan hak angket sedianya lebih banyak ditujukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Tetapi, dia menilai penggunaan hak angket terhadap KPK diterjemahkan melebar. "Lama-lama semuanya nanti diangket, MA juga nanti diangket," ujar Zainal.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.