Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif Institute: Sekolah 5 Hari Bisa Tekan Perkembangkan Radikalisme

Kompas.com - 12/06/2017, 16:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan, dan delapan jam dalam satu hari diyakini bisa menangkal munculnya radikalisme di sekolah.

Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz, apabila wacana kebijakan ini diimplementasikan, kehidupan sekolah akan semakin kaya dengan kegiatan siswa yang positif dan beragam.

"Pada dasarnya Maarif Institute mendorong kebijakan ini, sekolah memiliki peran lebih aktif dan leluasa dalam upaya melawan radikalisme yang seringkali dilakukan di luar jam sekolah," kata Darraz melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (12/6/2017).

(Baca: MUI Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan Sekolah Lima Hari)

Darraz yakin, Implementasi sekolah delapan jam sehari dapat meminimalisasi bergeraknya kelompok radikal untuk memengaruhi siswa.

"Benteng sekolah bisa diperkuat untuk menghalau kelompok radikal, dengan memperkaya kehidupan sekolah dengan kegiatan siswa yang positif dan beragam," katanya.

Darraz mengatakan, sebetulnya konsep full day school ini bukanlah barang baru di Indonesia. Dalam tradisi pendidikan di Indonesia, program ini sudah banyak dilakukan.

Menurut Darraz, kekhawatiran sebagian pihak mengenai implementasi program full day school, seharusnya bisa disikapi dengan pembuktian implementasinya tetap memenuhi hak dan kreativitas anak.

Termasuk di dalamnya, pelibatan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran.

(Baca: Fraksi PPP: Kebijakan Sekolah Lima Hari Menambah Persoalan Masyarakat)

"Asumsi-asumsi penolakan yang dilontarkan sebagian pihak terhadap kebijakan ini hendaknya dapat didialogkan secara konstruktif. Sepatutnya penolakan itu tidak dilakukan secara apatis," imbuh Darraz.

Dia yakin Kemendikbud telah melakukan kajian mendasar terhadap lahirnya kebijakan ini.

"Oleh karena itu, berbagai perbedaan dalam menanggapi kebijakan ini perlu didialogkan secara lebih terbuka," pungkasnya.

Kompas TV Jokowi Kagumi Kecerdasan Siswa SD Saat Bagikan KIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com