Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Klaim Penerima KIP Capai 80 Persen

Kompas.com - 12/06/2017, 15:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim hingga Juni 2017, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mencapai 80 persen.

"Desember 2016 kemarin itu 70 persen. Saat ini mungkin 80 persen sudah terdistribusi," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Peningkatan jumlah penerima KIP tersebut, diakui Muhadjir, setelah pihaknya melakukan manuver.

Sebenarnya, penerima KIP didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) milik Kementerian Sosial.

(Baca: 2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP)

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, distribusi menjadi tidak sinkron saat mengacu pada data tersebut.

"Data itu belum by name by address. Jadi ada kartu yang tidak match antara nama dan alamatnya. Itu yang buat distribusi itu agak repot," ujar Muhadjir.

Muhadjir pun mengusulkan kepada Presiden agar distribusi KIP bersumber pada Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan begitu, penerima KIP pasti tepat sasaran lantaran bersumber pada data sekolah.

"Selain dari Dapodik, kami juga menyasar penerima KIP itu berdasarkan penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Begitu kartu-kartu itu datang, nah kami berikan KIP juga untuk anaknya," ujar Muhadjir.

(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)

Di sisi lain, tingkat ketepatan sasaran penerima KIP meningkat jauh dibandingkan pada era Mendikbud sebelum Muhadjir.

Jika sebelumnya, persentase ketepatan sasaran sekitar 22 persen, kini persentase ketepat sasarannya mencapai 70 persen.

Artinya, penerima KIP saat ini benar-benar berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Kompas TV Jokowi Kagumi Kecerdasan Siswa SD Saat Bagikan KIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com