Kompas.com - 12/06/2017, 14:10 WIB
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, mengatakan, Fraksi Demokrat tetap menginginkan presidential threshold dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dihapus.

Demokrat berpandangan, ketentuan presidential threshold pada pemilu serentak tidak bisa diterapkan.

"Kalau sikap Demokrat 0 persen, tidak ada alasan untuk 5 persen, 10 persen, ini bukan soal lobi. Lobi kan kalau ada basis argumentasinya. Ini kan apa alasan untuk menentukan presidential threshold hasil Pemilu 2014 untuk Pemilu 2019?" ujar Benny, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Pembahasan RUU Pemilu saat ini tengah dalam tahap lobi untuk sejumlah isu yang belum disepakati, termasuk soal ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Menurut Benny, tidak relevan bila hasil pemilu legislatif digunakan sebagai presidential threshold pada Pemilu 2019 karena konstelasi politiknya berbeda.

Baca: Pertemuan 7 Pimpinan Partai Belum Sepakat "Presidential Threshold"

"Karena Pemilu 2019 itu serentak, jadi hasil pemilu yang mana, hasil Pemilu 2014 sudah dipakai untuk Pilpres tahun 2014. Lalu untuk Pilpres 2019 pakai pileg yang mana, kan tidak masuk akal?" lanjut Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai, tidak dihapusnya presidential threshold merupakan upaya beberapa partai untuk memberikan kesempatan bagi calon tertentu untuk mencalonkan diri sebagi presiden.

Ia mengatakan, hal itu bisa dihindari dengan penguatan rekrutmen calon presiden oleh partai.

"Jadi penolakan kami lebih karena menghargai putusan Mahkamah Konstitusi, yang menghendaki Pilpres dan Pileg itu serentak, kalau Pilpres dan Pileg itu serentak, maka hasil Pileg 2014 itu tidak bisa dipakai untuk menjadi syarat," papar Benny.

Kompas TV Dalam RUU Pemilu, dari 18 isu krusial, hanya akan ada tiga isu yang akan divoting oleh panitia khusus.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.