Kompas.com - 12/06/2017, 12:27 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2017). Irman menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Di awal persidangan, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar menanyakan kepada Irman seputar perkenalannya dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut Irman, perkenalannya dengan Andi tidak lepas dari peran Komisi II DPR.

"Saya mulai kenal sejak Februari 2010. Saya kenal Andi sebagai tindak lanjut saya dipanggil Ketua Komisi II DPR, Burhanuddin Napitupulu," ujar Irman kepada majelis hakim.

Awalnya, menurut Irman, Kemendagri dan Komisi II DPR melakukan rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Saat itu, telah dibahas usulan pengadaan proyek e-KTP.

(Baca: Andi Narogong: Saya Diomelin, Dimaki-maki, Dilempar Piring oleh Irman)

Menurut Irman, saat itu dia dipanggil oleh Burhanuddin di ruang kerja Ketua Komisi II DPR. Burhanuddin kemudian meminta Irman menjelaskan maksud tujuan dan sejauh mana e-KTP penting bagi Indonesia.

Setelah tujuan proyek e-KTP diberitahu, menurut Irman, Burhanuddin mengatakan bahwa teman-teman di DPR perlu perhatian untuk dapat memperjuangkan anggaran. Irman langsung memahami bahwa perhatian yang dimaksud adalah permintaan uang.

"Di situ lah saya dapat rintangan di luar dugaan saya. Saya langsung tangkap perlu uang untuk Komisi II DPR," kata Irman.

(Baca: "Silat Lidah" Andi Narogong dan Irman dalam Persidangan E-KTP)

Menurut Irman, saat itu dia menolak dan tidak bersedia memberikan uang pada anggota DPR. Namun, Burhanuddin mengatakan bahwa Irman tidak perlu khawatir, karena yang akan menyediakan uang adalah Andi Narogong.

"Dijawab sama dia, Bapak jangan salah pemahaman dulu, saya tidak akan bebankan Pak irman. Untuk kawan-kawan (DPR) sudah ada orang yang akan fasilitasi, namanya Andi," kata Irman saat menirukan ucapan Burhanuddin.

Kompas TV KPK terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik, yang menyeret sejumlah pihak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.