Ketua Komisi II DPR Kenalkan Andi Narogong kepada Terdakwa E-KTP

Kompas.com - 12/06/2017, 12:27 WIB
Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2017). Irman menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Di awal persidangan, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar menanyakan kepada Irman seputar perkenalannya dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Menurut Irman, perkenalannya dengan Andi tidak lepas dari peran Komisi II DPR.

"Saya mulai kenal sejak Februari 2010. Saya kenal Andi sebagai tindak lanjut saya dipanggil Ketua Komisi II DPR, Burhanuddin Napitupulu," ujar Irman kepada majelis hakim.

Awalnya, menurut Irman, Kemendagri dan Komisi II DPR melakukan rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Saat itu, telah dibahas usulan pengadaan proyek e-KTP.

(Baca: Andi Narogong: Saya Diomelin, Dimaki-maki, Dilempar Piring oleh Irman)

Menurut Irman, saat itu dia dipanggil oleh Burhanuddin di ruang kerja Ketua Komisi II DPR. Burhanuddin kemudian meminta Irman menjelaskan maksud tujuan dan sejauh mana e-KTP penting bagi Indonesia.

Setelah tujuan proyek e-KTP diberitahu, menurut Irman, Burhanuddin mengatakan bahwa teman-teman di DPR perlu perhatian untuk dapat memperjuangkan anggaran. Irman langsung memahami bahwa perhatian yang dimaksud adalah permintaan uang.

"Di situ lah saya dapat rintangan di luar dugaan saya. Saya langsung tangkap perlu uang untuk Komisi II DPR," kata Irman.

(Baca: "Silat Lidah" Andi Narogong dan Irman dalam Persidangan E-KTP)

Menurut Irman, saat itu dia menolak dan tidak bersedia memberikan uang pada anggota DPR. Namun, Burhanuddin mengatakan bahwa Irman tidak perlu khawatir, karena yang akan menyediakan uang adalah Andi Narogong.

"Dijawab sama dia, Bapak jangan salah pemahaman dulu, saya tidak akan bebankan Pak irman. Untuk kawan-kawan (DPR) sudah ada orang yang akan fasilitasi, namanya Andi," kata Irman saat menirukan ucapan Burhanuddin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X