IBC: Anggaran Rp 3,1 Miliar Pansus Angket KPK Berpotensi Menyimpang

Kompas.com - 12/06/2017, 10:45 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Budget Center (IBC) menilai, pembentukan panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran Rp 3,1 miliar.

Hal itu disebabkan adanya dugaan cacat hukum dalam pembentukan Pansus.

"Ada empat alasan mengapa IBC menilai anggaran panitia angket tersebut berpotensi terjadi penyimpangan," ujar Direktur Eksekutif IBC Roy Salam kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2017).

(baca: Anggaran Pansus Hak Angket KPK Capai Rp 3,1 Miliar)

Pertama, menurut Roy, merujuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), bahwa dalam hal DPR menerima usul hak angket, DPR membentuk panitia khusus yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi di DPR. 

Faktanya, tidak semua fraksi ikut menjadi anggota panitia angket.  

Kedua, menurut Roy, hak angket DPR merupakan ranah eksekutif sebagaimana ketentuan Pasal 79 UU MD3.

(baca: Ketua Pansus Hak Angket: Yang Dikerjakan KPK Itu Bikin Gaduh Terus)

Hak angket ditujukan kepada pelaksana undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

"Muncul pertanyaan, KPK masuk dalam kategori mana? Apakah termasuk dalam kategori pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian?" Kata Roy.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.