Jika Khilafah Berdiri, Apakah Pancasila Tetap Ada?

Kompas.com - 12/06/2017, 07:46 WIB
Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September. AFP PHOTO / TIMUR MATAHARIAnggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.
EditorHeru Margianto

Mendadak khilafah. Mengapa saya katakan mendadak ? Padahal upaya-upaya ini, setidaknya di Indonesia, sudah ada sejak jaman pra-kemerdekaan?

Sejak kekhilafahan di Turki melalui kekaisaran Ottoman berakhir tahun 1924, gerakan memperjuangkan khilafah tak pernah surut di Indonesia.

Sebelum saya bercerita tentang hal ini, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada satu negara, melainkan banyak negara di dunia, yang berada di bawah satu kepemimpinan dengan dasar hukumnya adalah syariat Islam.

Jadi bukan negara per negara, tapi kumpulan negara yang dijadikan satu kekuasaan, dalam satu pemerintahan, dengan satu kepemimpinan.

Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sejak lebih dari 20 tahun lalu memperjuangkan khilafah di Indonesia, menyebut ada lebih dari 50 negara yang bisa dijadikan satu kepemimpinan di bawah bendera khilafah.

Hizbut Tahrir sendiri adalah gerakan yang sejak tahun 1953 didirikan oleh Taqiuddin Al-Nabhani, seorang akademisi di Mesir asal Palestina. Hizbut Tahrir bercita-cita mendirikan negara dengan kepemimpinan Islam yang membentang dari ufuk barat di Maroko, Afrika Utara hingga ufuk timur Filipina Selatan.

Di Indonesia pengikut gerakan ini diperkirakan mencapai 2 juta orang, sementara di dunia tersebut belasan hingga puluhan juta.

Setidaknya di Indonesia, survei SMRC pekan lalu menyebutkan, ada 9,2 persen lebih warga Indonesia yang menginginkan khilafah berdiri.

Jumlah 9,2 persen dari jumlah pemilih di Indonesia, berarti sekitar 20 juta dari 185 juta pemilih, sebagai sampel penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) di Indonesia setuju khilafah.

Memang bukan angka yang sedikit. Meski tak sedikit pula yang mendukung pemerintah untuk membubarkan HTI, yakni 78,4 persen. Artinya sekitar 140 juta lebih, warga pemilih di Indonesia.

Mencuatnya kembali isu khilafah

Lalu mengapa ide khilafah ini kembali mencuat beberapa waktu belakangan? Kapolri, Jenderal Tito Karnavian pernah menyebutkan di bulan November tahun lalu, ada indikasi pemanfaatan momentum bangkitnya pergerakan umat Islam yang dipicu kasus penodaan agama pada musim Pilkada DKI lalu.

Kasusnya telah diputus pengadilan dan dalam proses menunggu kekuatan hukum tetap, yang menghukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama 2 tahun penjara.

Kelompok HTI yang memang “gigih”memperjuangkan khilafah. Meski sudah ada sinyal pembubaran oleh pemerintah HTI tetap melancarkan aksi unjuk rasa. Terakhir mereka ambil bagian dalam Aksi Bela Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat lalu, yang dikenal dengan Aksi 96.

Sepatu dan ruangan yang menyita perhatian

Saya berkesempatan secara eksklusif masuk ke dalam kantor pusat HTI dan melihat satu persatu ruangan 5 lantai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, Senin (8/5/2017).
Saya diterima oleh Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Saya masuki ruang demi ruang di kantor dan saya mendapatkan sejumlah kesan.

Pertama, kantor itu sangat rapi. Nyaris tak tampak debu, bahkan di setiap bingkai papan yang ada di dinding.

Kesan yang lain, saya terkesima dengan rapinya penataan sepatu. Ini saya lihat di tempat penyimpanan sepatu sebelum menaiki lantai dua.

Belum lagi toiletnya, tak tercium sedikitpun bau tak sedap, malah sebaliknya, wangi dan selalu tersedia sandal bersih di dalam toilet.

Lalu saya katakan ke Ismail, Juru Bicara HTI, “luar biasa rapinya!”

Ismail pun berseloroh, “jika menata sepatu saja rapi, bagaimana dengan menata negara!”

Saya menimpali, “wah jadi benar nih, mau mendirikan negara?”

Ismail tertawa.

Tibalah saya masuk ke ruang kerja Ismail Yusanto. Di sana ada bendera putih bertuliskan kalimat Tauhid.

“Jadi inilah bendera HTI ?” saya bertanya.
“Bukan, ini adalah bendera perjuangan, HTI dan Hizbut Tahrir tidak memiliki bendera,” jelas Ismail.

Saya pun melihat ke pojok ruangan. Jika sebelumnya saya melihat bendera berkalimat Tauhid berwarna putih dengan tulisan hitam, kali ini terbalik, bendera hitam dengan tulisan putih.

“Apa perbedaan bendera putih dan hitam ini?” tanya saya.

“Jika putih adalah bendera pergerakan, maka bendera hitam adalah bendera perang,” jawab Ismail.

Sedikit tersenyum sambil terkejut, saya kembali bertanya, “jadi sekarang di Indonesia, gunakan bendera yang mana?”

Ismail tak menjawab. Ia hanya tertawa.

Jika Khilafah berdiri, apakah Pancasila tetap ada?

Saya kembali menelusuri ruangan demi ruangan di kantor DPP HTI Jakarta. Sampailah saya pada lantai 4 di bagian kantor ini.

Cukup terkejut saya. HTI memiliki ruangan studio layaknya ruangan studio televisi profesional yang dimiliki stasiun stasiun televisi swasta.

Di sinilah saya tanyakan untuk apa ruangan dan perlengkapan sebanyak itu, layaknya milik stasiun TV profesional.

Di ruangan ini pula saya berdialog dengan Ismail, soal ide khilafah dan kaitannya dengan Bangsa Indonesia.

Saya tanyakan, “apakah jika cita-cita HTI akan berdirinya khilafah, lalu menafikan Pancasila?”

Ismail tampak terkejut dengan pertanyaan saya.

Apa jawaban dari semua pertanyaan ini?

Simak wawancara saya di program AIMAN, termasuk ide pendirian khilafah lainnya dengan cara kekerasan, yang sama sekali tidak berhubungan dengan HTI, yakni Al Qaeda dan ISIS yang dilakukan dengan cara bom bunuh diri. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan perjuangan khilafah dilakukan dengan diplomasi.

Saya juga mewawancarai mantan pengikut Al Qaeda.

Simak, EKSKLUSIF di KompasTV, Senin (12/6) pukul 20.00 wib.

Saya Aiman Witjaksono.

Salam.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X