Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PPP: Kebijakan Sekolah Lima Hari Menambah Persoalan Masyarakat

Kompas.com - 11/06/2017, 17:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menolak rencana kebijakan sekolah delapan jam dalam sehari, dan lima hari dalam sepekan.

Ketua Fraksi PPP DPR-RI Reni Marlinawati dalam keterangan pers, Minggu (11/6/2017) mengatakan, kebijakan tersebut potensial berbenturan dengan eksistensi lembaga pendidikan non-formal seperti Madrasah Diniyah yang telah eksis bersama kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

Di sisi lain, belum dilakukan kajian mendalam mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut, baik terhadap siswa, guru, maupun kesiapan sekolah.

Atas dasar itu, Reni mengatakan Fraksi PPP meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan klarifikasi secara komprehensif terhadap dampak penerapan kebijakan tersebut.

"Jangan sampai masalah ini menambah kebingungan masyarakat. Saat ini masyarakat khususnya wali murid tengah berkonsentrasi menyiapkan tahun ajaran baru, daftar ulang anak sekolah, dan persoalan lainnya. Rencana penambahan jam belajar tersebut jelas akan menambah persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat," kata Reni.

Reni menagih janji pemerintah yang mengatakan sejak awal akan melakukan kajian komprehensif program full day school.

Rencana penerapan program ini sejak tahun lalu sudah menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut Reni, kebijakan sekolah lima hari pada hakikatnya sama dengan program full day school.

Reni mengatakan, akan banyak persoalan muncul apabila rencana ini diterapkan, utamanya soal ketersediaan infrastuktur sekolah yang tidak memadai.

"Masih banyak dalam satu sekolah dibuat dua gelombang jam sekolah, pagi dan sore karena keterbatasan lokal sekolah," kata dia.

Persoalan lainnya yaitu berkaitan dengan eksistensi pendidikan non-formal keagamaan, maupun kursus lainnya di luar jam sekolah seperti Madrasah Diniyah.

Baca: Tahun Berganti, Bagaimana Kelanjutan Program Full Day School?

Reni khawatir, waktu belajar Madrasah Diniyah yang dilakukan usai salat Ashar setiap harinya, pelan tapi pasti akan hilang di tengah masyarakat.

"Waktu anak-anak usia sekolah akan habis waktunya di bangku sekolah," ujar Reni.

Terakhir, dia bilang, pendidikan keagamaan melalui jalur Madrasah Diniyah akan semakin minim diterima anak didik. Padahal di sisi lain kebijakan full day school sama sekali tidak memberikan alokasi penambahan materi pendidikan keagamaan kepada anak didik.

Kompas TV Suara anak muda Indonesia semakin bergema mengkampanyekan keberagaman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com