Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Komisioner Komnas HAM soal Intervensi Kasus Presidium Alumni 212

Kompas.com - 11/06/2017, 12:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses penegakan hukum terhadap sejumlah ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.

Hal itu diungkapkan untuk mengklarifikasi pernyataan Pigai kepada wartawan usai bertemu Sekretaris Kemenko Polhukam Yayat Sudrajat dan beberapa pejabat instansi terkait lainnya, Jumat (9/6/2017).

Menurut Pigai, Komnas HAM sebagai lembaga pengawas eksternal Polri sangat memahami proses peradilan pidana.

Komnas HAM tidak bermaksud untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Kami tegaskan bahwa Komnas HAM sangat menghormati proses penegakan hukum di Kepolisian, apalagi kepolisian juga sangat kooperatif dan kami sudah lakukan pertemuan, kurang lebih empat kali termasuk pertemuan langsung dengan pak Kapolri, kemudian dengan para penyidik Polri maupun Polda Metro Jaya," ujar Pigai melalui keterangan tertulisnya, Minggu (11/6/2017).

(Baca: Komnas HAM Minta Jokowi Intervensi Polri agar Hentikan Kasus Para Alumni 212)

Pigai menuturkan, hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan kriminalisasi ulama bertujuan untuk mendorong proses hukum yang berbasis HAM.

"Untuk itu Komnas HAM juga akan menyampaikan pertimbangan hukum HAM di pengadilan (Amicus curiae) sesuai dengan amanat UU 39 tahun 1999 tentang HAM," kata dia.

Meskipun demikian, kata Pigai, Komnas HAM juga meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mencari solusi komprehensif atasi kegaduhan nasional yang terjadi.

(baca: Saat Komisioner Komnas HAM Jadikan Google sebagai Rujukan...)

Pigai menuturkan, isu kriminalisasi ulama telah mengganggu integritas sosial, integritas nasional dan juga pembangunan Nawacita.

"Penyelesaian kegaduhan ini harus melalui dialog yang melibatkan pemimpin struktural, kultural maupun mereka yang menjadi korban," kata dia.

Permintaan Pigai kepada Jokowi

Sebelumnya Pigai meminta Presiden Joko Widodo menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.

Hal itu dia ungkapkan dalam pertemuan dengan jajaran pejabat tinggi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jumat (9/6/2017).

Halaman:


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Anggap OTT Hiburan, Eks Penyidik: Sembarangan

Pimpinan KPK Anggap OTT Hiburan, Eks Penyidik: Sembarangan

Nasional
Respons Putusan PT DKI, KPK Tegaskan Berwenang Tuntut Koruptor

Respons Putusan PT DKI, KPK Tegaskan Berwenang Tuntut Koruptor

Nasional
Jokowi Sebut Hak Cipta Harus Berdampak kepada Seniman

Jokowi Sebut Hak Cipta Harus Berdampak kepada Seniman

Nasional
BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Disebabkan Serangan Siber 'Ransomware'

BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Disebabkan Serangan Siber "Ransomware"

Nasional
Jelang Pilkada, Surya Paloh Dua Kali Bertemu Jokowi

Jelang Pilkada, Surya Paloh Dua Kali Bertemu Jokowi

Nasional
Taylor Swift Konser 6 Hari di Singapura, Jokowi: Saya Pastikan Separuh yang Nonton Orang Indonesia

Taylor Swift Konser 6 Hari di Singapura, Jokowi: Saya Pastikan Separuh yang Nonton Orang Indonesia

Nasional
Lumpuhnya Sistem Pusat Data Nasional

Lumpuhnya Sistem Pusat Data Nasional

Nasional
Menkominfo: PDN Diserang Pakai Virus, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dollar AS

Menkominfo: PDN Diserang Pakai Virus, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dollar AS

Nasional
SYL Klaim Anak-Cucunya Ditawari Pegawai Kementan untuk Ikut Umrah saat Perjalan Dinas ke Arab Saudi

SYL Klaim Anak-Cucunya Ditawari Pegawai Kementan untuk Ikut Umrah saat Perjalan Dinas ke Arab Saudi

Nasional
Kemungkinan Golkar Umumkan Cagub Jakarta dan Jabar Bersamaan

Kemungkinan Golkar Umumkan Cagub Jakarta dan Jabar Bersamaan

Nasional
Masukkan Cucunya Jadi Honorer Kementan, SYL: Tolong Pak Kasdi, Kasih Makan Dia

Masukkan Cucunya Jadi Honorer Kementan, SYL: Tolong Pak Kasdi, Kasih Makan Dia

Nasional
Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

Dukung Presiden Dipilih MPR, Ketua DPD La Nyalla: Rakyat Ternyata Mudah Sekali Dibeli

Nasional
Sarankan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Biar Ada Keseimbangan

Sarankan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh: Biar Ada Keseimbangan

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Bakal Jadi 'Big Match' jika Anies Lawan Kaesang

Pilkada Jakarta 2024: Bakal Jadi "Big Match" jika Anies Lawan Kaesang

Nasional
Kapolri Masih Kumpulkan Informasi Usut Gangguan PDN Kemenkominfo

Kapolri Masih Kumpulkan Informasi Usut Gangguan PDN Kemenkominfo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com