Berdaulat di Udara

Kompas.com - 11/06/2017, 09:00 WIB
Sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan terbang lintas (flying pass) pada Upacara Peringatan ke-71 Hari TNI AU tahun 2017 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/4/2017). Sejumlah warga memadati lokasi upacara untuk menyaksikan atraksi pesawat. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan terbang lintas (flying pass) pada Upacara Peringatan ke-71 Hari TNI AU tahun 2017 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/4/2017). Sejumlah warga memadati lokasi upacara untuk menyaksikan atraksi pesawat.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Otoritas penerbangan Kerajaan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) mengeluarkan larangan terbang bagi semua pesawat terbang Qatar melintas wilayah udara Saudi Arabia. Hal tersebut menyusul konflik atau sengketa yang terjadi antara kedua negara tersebut.

Qatar serta-merta kelabakan untuk menyusun ulang semua perencanaan penerbangannya yang selama ini bebas melintas wilayah Arab Saudi agar dapat tetap terselenggara dengan baik.

Dengan larangan tersebut, apa pun yang dilakukan Qatar, maka tetap saja in efisiensi pada banyak rute penerbangannya tidak dapat dihindarkan.

Demikianlah, wilayah udara teritorial sebuah negara ternyata memang memiliki arti penting yang sangat strategis.

Paling tidak, wilayah udara sudah berperan sebagai "sumber daya alam" yang menghasilkan jutaan dollar AS untuk digunakan sebagai sarana melintas pesawat terbang komersial internasional.

Wilayah udara ternyata juga dapat digunakan sebagai "alat berdiplomasi" atau "diplomatic tools" dalam setiap sengketa yang terjadi antar negara.

Wilayah udara dalam keadaan damai dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi negara, dan dalam konteks yang berhubungan dengan Pertahanan Keamanan Negara, wilayah udara dapat menjadi unsur penting dalam upaya mempertahankan martabat bangsa.

Wilayah udara, suka atau tidak suka telah mejadi bagian yang utuh dari kedaulatan  negara.

Sejarah dunia mencatat banyak peristiwa yang membuktikan tentang hal tersebut. Sebut saja perang-perang yang terjadi sepanjang perang dunia seperti Battle of Britain, tentang serangan udara Jepang ke Pearl Harbor hingga pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menghentikan perang dunia kedua serta perang-perang udara lainnya yang menyangkut peran pertahanan wilayah udara kedaulatan sebuah negara. Dan, yang paling mutakhir, Arab Saudi telah mempertontonkannya pada dunia.

KOMPAS -
Keputusan yang diambil GACA memberi pelajaran berharga pada banyak pihak yang sampai kini masih tetap beranggapan bahwa wilayah udara nasional yang otoritas penerbangannya dikelola negara lain tidak ada hubungannya dengan masalah kedaulatan sebuah bangsa.

Banyak yang tidak menyadari bahwa pengelolaan wilayah udara nasional yang diserahkan kepada negara lain, lebih-lebih pada wilayah yang bernilai strategis, sama saja dengan menyerahkan sumber daya alam yang sangat berharga kepada negara lain.

Sama saja dengan menyerahkan "diplomatic tools" kepada negara lain. Sama saja dengan menyerahkan aspek kesiapsiagaan dari unsur Pertahanan Keamanan Negara kepada bangsa lain. Sama saja dengan mengabaikan derajat dari martabat sebagai bangsa.

Beruntung sekali Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi yang lelas dan tegas pada tahun lalu untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.  Walau, hingga kini tugas berat dari pekerjaan besar ini belum terlihat kemajuan yang berarti.

Dapat dibayangkan, apabila Indonesia menutup wilayah udaranya bagi pelintasan pesawat terbang internasional, maka tidak saja jaring penerbangan di sekitar ASEAN yang akan terganggu, akan tetapi sistem penerbangan global akan terkena dampaknya.

Wilayah udara Indonesia terbentang tidak hanya luas, akan tetapi telah menjadi urat nadi perhubungan sistem transportasi global, terutama yang menghubungkan benua Asia dengan Australia dan Selandia Baru. Kawasan udara yang merupakan jembatan penghubung dari belahan dunia utara dengan wilayah selatan dunia.

Banyak yang tidak menyadari dari betapa tinggi nilai strategis wilayah udara Indonesia dalam konteks "Global Air Transportation System" yang selama ini dikelola oleh ICAO, International Civil Aviation Organization.

Ironisnya adalah Indonesia sendiri belum menyatakan bahwa wilayah udara teritorial NKRI sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Wilayah udara Indonesia belum memiliki dasar hukum sebagai wilayah kedaulatannya karena belum dicantumkan dalam konstitusi dasar negaranya.

UUD 1945, walau sudah beberapa kali diamandemen, belum juga mencantumkan dengan jelas bahwa wilayah udara Indonesia sebagai wilayah kedaulatannya. (Prof [em] Dr E Saefullah Wiradipradja, SH, LLM).

Lebih dari itu, wilayah udara Indonesia juga belum dilihat sebagai salah satu "sumber daya alam" yang cukup besar peranannya dalam menghasilkan devisa negara. Belum terlihat sebuah pengelolaan terpadu dalam upaya mengolah wilayah udara nasional untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 baru atau hanya menyebut "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Belum ada tanda-tanda untuk mulai mengatakan atau mencantumkan dalam UUD bahwa "udara" dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa memang wilayah udara nasional Indonesia belum dilihat sebagai sebuah wilayah kedaulatan negara yang mengandung "kekayaan alam" di dalamnya.

Di abad teknologi modern sekarang ini dan lebih-lebih dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan persaingan ketat, maka udara banyak sekali memiliki peran yang berkait dengan sumber daya alam yang tidak saja sebagai sarana transportasi udara, tetapi juga banyak lainnya seperti ruang strategis untuk berbagai kebutuhan komunikasi canggih sebagai sarana infrastruktur dari arus "informasi global".

Indonesia masih jauh dari Arab Saudi dan banyak negara lain yang telah mampu mengendalikan penuh wilayah udara kedaulatannya sebagai sarana penjaga martabat bangsa. Indonesia masih belum berdaulat di udara.

Musatafa Kemal Ataturk, pendiri negara Turki modern yang kesohor itu, bila berbicara tentang kedaulatan selalu dengan tegas menekankan bahwa "Sovereignty is not given, it is taken". Kedaulatan tidak akan ada yang memberi, kedaulatan harus diperjuangkan untuk direbut! Mari, Bung, rebut kembali!

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X