Berdaulat di Udara

Kompas.com - 11/06/2017, 09:00 WIB
Sejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan terbang lintas (flying pass) pada Upacara Peringatan ke-71 Hari TNI AU tahun 2017 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/4/2017). Sejumlah warga memadati lokasi upacara untuk menyaksikan atraksi pesawat. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pesawat jet tempur TNI AU melakukan terbang lintas (flying pass) pada Upacara Peringatan ke-71 Hari TNI AU tahun 2017 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/4/2017). Sejumlah warga memadati lokasi upacara untuk menyaksikan atraksi pesawat.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Ironisnya adalah Indonesia sendiri belum menyatakan bahwa wilayah udara teritorial NKRI sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Wilayah udara Indonesia belum memiliki dasar hukum sebagai wilayah kedaulatannya karena belum dicantumkan dalam konstitusi dasar negaranya.

UUD 1945, walau sudah beberapa kali diamandemen, belum juga mencantumkan dengan jelas bahwa wilayah udara Indonesia sebagai wilayah kedaulatannya. (Prof [em] Dr E Saefullah Wiradipradja, SH, LLM).

Lebih dari itu, wilayah udara Indonesia juga belum dilihat sebagai salah satu "sumber daya alam" yang cukup besar peranannya dalam menghasilkan devisa negara. Belum terlihat sebuah pengelolaan terpadu dalam upaya mengolah wilayah udara nasional untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 baru atau hanya menyebut "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Belum ada tanda-tanda untuk mulai mengatakan atau mencantumkan dalam UUD bahwa "udara" dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa memang wilayah udara nasional Indonesia belum dilihat sebagai sebuah wilayah kedaulatan negara yang mengandung "kekayaan alam" di dalamnya.

Di abad teknologi modern sekarang ini dan lebih-lebih dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan persaingan ketat, maka udara banyak sekali memiliki peran yang berkait dengan sumber daya alam yang tidak saja sebagai sarana transportasi udara, tetapi juga banyak lainnya seperti ruang strategis untuk berbagai kebutuhan komunikasi canggih sebagai sarana infrastruktur dari arus "informasi global".

Indonesia masih jauh dari Arab Saudi dan banyak negara lain yang telah mampu mengendalikan penuh wilayah udara kedaulatannya sebagai sarana penjaga martabat bangsa. Indonesia masih belum berdaulat di udara.

Musatafa Kemal Ataturk, pendiri negara Turki modern yang kesohor itu, bila berbicara tentang kedaulatan selalu dengan tegas menekankan bahwa "Sovereignty is not given, it is taken". Kedaulatan tidak akan ada yang memberi, kedaulatan harus diperjuangkan untuk direbut! Mari, Bung, rebut kembali!

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X