KPK Tetapkan Kasi Intel Kejati Bengkulu dan Tiga Orang Lain sebagai Tersangka

Kompas.com - 09/06/2017, 21:07 WIB
Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bengkulu, Jumat (9/6/2017) dini hari.

Selain Parlin, KPK juga menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi sebagai tersangka.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara, ditemukan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

(Baca: Jaksa Agung Tak Akan Halangi KPK Usut Oknum Kejati Bengkulu)

Menurut Basaria, dalam operasi tangkap tangan, petugas KPK menemukan barang bukti suap berupa uang Rp 10 juta dalam pecahan Rp 100.000 yang dibungkus amplop cokelat. Uang yang berasal dari Murni tersebut diberikan kepada Parlin melalui Amin.

"Diindikasikan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, diduga PP sudah menerima Rp 150 juta dari proyek yang berbeda di Bengkulu," kata Basaria.

Menurut KPK, uang tersebut diduga diberikan kepada Parlin untuk mengatur agar kasus dugaan korupsi yang terkait proyek pembangunan irigasi di Bengkulu, tidak sampai ditangani Kejaksaan Tinggi.

(Baca: Cerita Kajati Bengkulu saat Anak Buahnya Dicokok KPK)

Amin dan Murni selaku tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Parlin selaku penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV KPK Lakukan OTT Pejabat Kejati Bengkulu


 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X