Kompas.com - 09/06/2017, 18:45 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dari Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie menuturkan, pihaknya perlu komunikasi terlebih dahulu kepada pimpinan partai untuk mempertimbangkan perubahan sikap dalam RUU Pemilu.

Seperti diketahui, lima isu krusial pada RUU Pemilu yang sedianya diputus, Kamis (8/6/2017) kemarin malah berujung deadlock.

Adapun, isu yang paling alot adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Syarif mengaku belum bisa memastikan apakah Nasdem membuka peluang untuk kompromi atau tidak.

"Ya kita lihat lah nanti. Kan kita harus komunikasi juga dengan induk-induk partai," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

(Baca: "Presidential Threshold" Jadi Bahasan Paling Alot di Pansus Pemilu)

Namun, hingga saat ini Nasdem masih dalam posisi menghendaki angka 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sementara beberapa partai menginginkan agar presidential threshold nol.

Menurutnya, angka presidential threshold perlu ada agar tak semua parpol bisa asal mencalonkan Presiden.

"Ini kan pemimpin negara. Tapi sebagian ada yang ingin 0 persen. Saya pikir itu mindset masing-masing. Kalau Nasdem memandang 20 persen itu ideal, masa tidak ada batasnya," ucap Anggota Komisi V DPR itu.

(Baca: Rapat Pansus RUU Pemilu Buntu, Keputusan Ditunda Selasa Depan)

Karena berujung deadlock, fraksi-fraksi pun diberi kesempatan untuk melakukan lobi sampai Selasa pekan depan. Syarif berharap seluruh fraksi dapat berbesar hati mencari jalan keluar yang adil.

"Kami berharap hari Selasa ini bisa semuanya dengan berbesar hati menyelesaikannya," turur Syarif.

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.