Kompas.com - 09/06/2017, 14:19 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, revisi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket tidak perlu dilakukan.

"Janganlah kita membuat aturan-aturan dengan kepentingan jangka pendek. Aturan-aturan itu harusnya dibuat untuk dipikirkan dalam-dalam ketika membuatnya dan dipergunakan untuk kepentingan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya," kata Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Wakil Ketua MPR itu, menilai, rencana revisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi karena dirombak setelah munculnya Pansus Angket KPK.

Bahkan, menurut Hidayat, Pasal 201 memiliki tafsir yang jelas yakni Pansus Angket gagal terbentuk jika ada fraksi yang tak mengirim perwakilan.

Adapun Pasal 201 berbunyi, "Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR".

"Itu kan teksnya begitu. Kenapa bukan itu yang dijadikan rujukan. Tapi ya sudahlah pasti di sana juga akan ada perdebatan yang panjang sementara angket ini kan umurnya hanya 60 hari. Ini bisa enggak selesai-selesai juga," lanjut Hidayat.

Baca: DPR Usulkan Revisi UU MD3 Terkait Pembentukan Pansus Angket

DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait pembentukan panitia khusus (pansus) angket, tepatnya Pasal 201.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo mengungkapkan, revisi Pasal 201 Undang-Undang MD3 rencananya akan disahkan bersamaan dengan revisi terkait penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

"Ada usulan mengenai masalah angket. Pasal 201. Sesungguunya keputusan tertinggi di DPR kan paripurna. Kalau sudah keputusan paripurna sebaiknya partai atau fraksi mengirim wakilnya ke pansus," ujar Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Firman menambahkan, usulan tersebut datang dari semua fraksi dan sudah disepakati.

Ia menilai, aturan terkait pengiriman anggota fraksi ke pansus di Pasal 201 Undang-Undang MD3 tidak tegas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Dampingi Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja HUT Ke-77 TNI

Prabowo Dampingi Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja HUT Ke-77 TNI

Nasional
AHY Singgung 'Continuity and Change': Mas Anies Memiliki Visi dan 'Spirit' yang Sama

AHY Singgung "Continuity and Change": Mas Anies Memiliki Visi dan "Spirit" yang Sama

Nasional
AHY Sebut Anies Pemimpin yang Dibutuhkan Bangsa

AHY Sebut Anies Pemimpin yang Dibutuhkan Bangsa

Nasional
Dulu Bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, AHY: Persahabatan Kami Tidak Retak

Dulu Bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, AHY: Persahabatan Kami Tidak Retak

Nasional
Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Nasional
Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Anies Sebut Sejak Lama Interaksi dengan AHY, Sudah Terbangun 'Trust'

Anies Sebut Sejak Lama Interaksi dengan AHY, Sudah Terbangun "Trust"

Nasional
Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Nasional
Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Nasional
Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Nasional
Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

Nasional
Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.