Usulan Penambahan 6 Pimpinan MPR Diprediksi Bakal Kandas

Kompas.com - 09/06/2017, 05:04 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo memprediksi, usulan penambahan 6 Pimpinan MPR bakal kandas.

Menurut dia, usulan tersebut kemungkinan akan ditolak pemerintah. Alasannya, pemerintah menginginkan penambahan kursi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD dilakukan secara rasional.

"Kalau seandainya pemerintah itu akan mengakomodasi dari usulan teman-teman fraksi, enggak mungkin kalau 6," ujar Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Politisi Golkar ini mengatakan, fraksi-fraksi di DPR sebaiknya mempertimbangkan aspek rasional terkait penambahan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD karena sudah menjadi sorotan publik.

Dalam usulannya, pemerintah hanya mengusulkan penambahan 1 Pimpinan MPR dan DPR.

"Pemerintah sendiri berpegang pada keputusan paripurna yang sudah disetujui oleh DPR dan juga oleh Presiden sebagai usulan dari pemerintah yakni yakni penambahan 1 pimpinan MPR dan DPR," kata Firman.

Baca: Pemerintah Ingin Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Rasional

"Tapi kan pemerintah masih memberikan perhatian pada dinamika yang berkembang," lanjut dia.

Sebelumnya, Firman menyebutkan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

"Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru. Dan belum tahu, 6 (kursi MPR) itu buat siapa, 2 (kursi DPR dan DPD) buat siapa. Kami tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya, tapi kami akan bikin regulasinya aja. Masalah itu kan ada mekanismenya," kata Firman, Mei lalu.

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran

Pemerintah Ingin Penambahan Kursi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD Rasional

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X