Urgensi Pelibatan TNI

Kompas.com - 08/06/2017, 16:55 WIB
Kompas TV Pro Kontra Pelibatan TNI Berantasan Terorisme (Bag 2)
EditorBayu Galih

Di Tanah air, sejauh ini TNI hanya diberikan payung hukum UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan tugas pokoknya untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Kini muncul wacana untuk memberikan kewenangan bagi TNI melalui RUU tentang perubahan UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Presiden Jokowi pun menginstruksikan agar TNI dimasukkan dalam skema penanggulangan terorisme. Tentu usulan ini bukan tanpa kontroversi. Sejumlah kalangan di parlemen dan akademisi mengkhawatirkan akan terjadinya pelanggaran HAM oleh TNI jika dilibatkan.

Kita harus bijak menyikapi. Berbicara manajemen negara bukanlah hanya seputar dikotomi antara pendekatan justice-based atau military-based dalam menangani masalah terorisme yang memfokuskan dominasi peran polisi dan tentara. TNI hingga saat ini memiliki rekam jejak mendunia dalam aksi penanggulangan terorisme. Pembebasan sandera Woyla di Thailand dan pembebasan sandera di Mapenduma oleh satuan elite Kopassus yang berkolaborasi dengan satuan Para Raider Kostrad mengejutkan dunia akan kiprah militer Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

Belakangan ini NIIS semakin meningkatkan aksinya di Asia Tenggara dan menjadi potensi ancaman keamanan negara. Apalagi Marawi jaraknya tak jauh dan sejumlah WNI bergabung dengan kelompok NIIS di sana. Dengan kondisi ini, Indonesia perlu mengantisipasi meluasnya aksi NIIS di Tanah Air. Kita tak ingin terjadi lagi aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang menewaskan tiga polisi di Kampung Melayu, 24 Mei lalu.

(Baca juga: Tanpa Revisi UU, TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme)

Sejumlah pertimbangan

Ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun skema pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.  Pertama, identifikasi skenario pelibatan TNI harus jelas, kapan Polri bergerak independen, kapan TNI mulai di-BKO-kan, dan kapan TNI dapat bergerak independen. Jika Polri memiliki keterbatasan sumber daya, harus disiapkan skema pelibatan TNI untuk mengantisipasi kerugian yang meluas dengan terjadinya aksi terorisme.

Polri sudah memiliki Densus 88. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan juga taktik serta teknik anggota jaringan NIIS, seperti Kelompok Santoso di Poso, tentunya perlu optimalisasi melalui pengerahan militer yang tetap harus memperhatikan HAM dan hukum yang berlaku. Dengan agenda reformasi yang digulirkan sejak 2004, TNI telah banyak berbenah. Dalam sejumlah jajak pendapat, TNI justru jadi institusi paling dipercaya publik. Ini jadi kapital bagi TNI yang harus dijaga dengan baik.

Selanjutnya, sinergisitas dalam penanggulangan terorisme bukan hanya melibatkan aparat penegak hukum dan militer. Proses deradikalisasi guna mengatasi akar masalah terorisme butuh kolaborasi semua pemangku kepentingan. Kolaborasi harus mewadahi pendekatan berbasis muatan lokal. Gagalnya AS dalam sejumlah misi karena tak memahami budaya lokal. Mayoritas global war on terror dilakukan di luar wilayah negaranya.

Untuk Indonesia, konteksnya berbeda. Sejarah kelam separatis DI/TII yang berhasil dibasmi militer bersama masyarakat melalui operasi pagar betis adalah contoh keberhasilan sinergisitas. Ideologi NIIS untuk mendirikan khilafah tak jauh berbeda dengan DI/TII yang tentunya bertentangan dengan Pancasila, ideologi negara. Karena itu, NIIS perlu dicermati di mana pelibatan semua komponen menjadi penting, termasuk militer. Berkaca dari pengalaman sejumlah negara demokrasi dalam penanggulangan terorisme, penggunaan militer bukanlah hal yang tabu.

Payung hukum sah menjadi prioritas untuk melegitimasi pengerahan militer. Finalisasi revisi RUU Terorisme termasuk turunan dari UU No 34/2004 penting untuk memandu mekanisme pelaksanaan di lapangan. Payung hukum akan menghilangkan keraguan bertindak. Satuan-satuan militer yang berkompeten dalam penanggulangan terorisme seperti Kopassus dengan unit Gultor-nya, Kostrad dengan Para Raider dan Taipur-nya, ataupun satuan Raider terpilih di Kotama dapat diberdayakan di samping intelijen dan unit militer lain. Tentunya ini bukan berarti semua satuan TNI harus beraksi.

Pengerahan TNI dalam penanggulangan terorisme menjadi sebuah urgensi bagi Indonesia. Kecermatan Presiden merekomendasikan pelibatan TNI dan sejumlah usulan dari parlemen termasuk TNI menjadi faktor yang dapat memuluskan proses ini, apalagi dari Polri juga memberikan pandangan positif akan pentingnya pelibatan TNI. Namun, finalisasinya tidaklah mudah. Mencermati perkembangan NIIS di kawasan, di mana aksinya di Marawi dekat dengan Indonesia, pemerintah perlu segera mematangkan persiapan.

Kita tak ingin menunggu terjadinya aksi teror, seperti di Manchester, Kampung Melayu, dan Marawi, terlebih dulu untuk kemudian melegitimasi pengerahan militer. Jika skenario ini yang terjadi bisa dibayangkan berapa banyak warga sipil harus jadi korban. Penangkalan dengan kesinergian pemangku kepentingan terkait termasuk militer menjadi urgensi guna meminimalisasi collateral damage dari aksi-aksi NIIS di Tanah Air. Kepentingan nasional adalah mutlak. Jaringan terorisme yang berafiliasi dengan NIIS adalah ancaman nyata bagi pertahanan dan keamanan negara yang harus segera ditumpas. Utuhnya wilayah NKRI dan tetap tegaknya kedaulatan adalah fundamental bagi Indonesia. Di ranah ini, TNI mutlak diperlukan guna mengoptimalkan penanggulangan terorisme nasional.     

(Baca juga: Publik Setuju TNI Dilibatkan dalam Berantas Terorisme, tetapi...)

Frega Wenas Inkiriwang,
Dosen Unhan dan Awardee LPDP; Tengah Menempuh Program PhD di The London School of Economics and Political Science, Inggris
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Juni 2017, di halaman 7 dengan judul "Urgensi Pelibatan TNI".

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X