Cak Imin: Para Pengritik Pemerintah Gunakanlah Bahasa yang Santun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang bersosial media. Dia pun meminta masyarakat agar mulai menjaga kesantunan dalam mengemukakan pedapat.

"Memang harus dihentikan (maraknya ujaran kebencian), terutama yang memanaskan situasi politik nasional," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai menerima kunjungan Dubes Rusia untuk Indoensia Mikhail Galuzin, di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Cak Imin berpesan pada semua pihak untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Pendukung pemerintah harus bersabar apabila mendapatkan kritik dari para pengritik.

"Kepada para pengritik juga harus menggunakan bahasa yang santun," ucap Cak Imin.

Lebih lanjut, dia mengarakan pendukung pemerintah juga tidak perlu membalas para pengkritik dengan cara yang keras.

(Baca: Ini Tindakan yang Diharamkan MUI dalam Bermedia Sosial)

"Saya imbau pengguna seluruh media sosial pendukung pemerintah, lebih baik menggunakan kesabaran (merespons para pengritik) daripada merespons menjadi panas," imbuh Cak Imin.

Meski menjadi pedoman bagi bermedia sosial, namun Cak Imin menuturkan Fatwa MUI itu sifatnya hanya normatif. Dengan demikian, kata dia, Fatwa MUI itu tidak bisa disalahgunakan untuk menilai suatu tindakan pengguna media sosial secara subjektif.

"Menilai (perilaku di media sosial) harus menggunakan standar. Dan ukurannya Undang-undang. Jangan standarnya Fatwa MUI," kata Cak Imin.

Fatwa MUI

MUI telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Dalam fatwa MUI tersebut, tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial. Komisi Fatwa MUI menyebutkan, setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.

MUI juga mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan.

Haram pula bagi umat Muslim yang menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup.

Umat Muslim juga diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.

Haram pula menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya. MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan-atau membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Selain itu, aktivitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.