0
Kilas Daerah Banyuwangi

Daftar BPJS di Banyuwangi Cukup Datang ke Kantor Kecamatan

Kompas.com - 08/06/2017, 10:00 WIB
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersepakat dengan BPJS untuk membuka pendaftaran peserta JKN di setiap kantor kecamatan. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Pendopo Banyuwangi, Selasa (6/6). FIRMAN ARIF/KOMPAS.comBupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersepakat dengan BPJS untuk membuka pendaftaran peserta JKN di setiap kantor kecamatan. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Pendopo Banyuwangi, Selasa (6/6).
Penulis Firman Arif
|
EditorKurniasih Budi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali membuat terobosan. Kali ini, Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kantor kecamatan.
 
Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat acara buka puasa bersama di Pendopo Shaba Swagatha Blambangan, Banyuwangi, Selasa (6/6)
 
Bupati Anas mengatakan kerja sama ini dirintis untuk memudahkan masyarakat mengikuti program cakupan kesehatan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) yang telah dicanangkan pemerintah. Masyarakat akan mendapat kemudahan mendaftar asuransi kesehatan di setiap kantor kecamatan.
 
“Warga tak perlu jauh-jauh ke kota. Cukup datang ke kantor kecamatan, warga bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Bahkan, kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang  sudah jadi bisa diambil di kecamatan juga,” kata Anas.
 
Hasil kerjasama ini langsung disampaikan oleh Anas kepada Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan serta warga yang hadir pada acara buka bersama.
 
Selama ini, dia melanjutkan, untuk menjadi peserta BPJS masyarakat harus mendaftar ke kantor BPJS yang berada di pusat kota.

Sementara, warga tinggal di berbagai kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kota. Sehingga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di kantor BPJS.

Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat akan lebih mudah mendaftarkan diri. "Waktunya pun tidak banyak terbuang hanya untuk melakukan perjalanan ke kota untuk mendaftar menjadi peserta BPJS," ujar Anas.
 
Ia berharap perluasan akses pendaftaran ini bisa signifikan menambah peserta BPJS. Mengingat selama ini kepesertaan BPJS di Banyuwangi baru mencapai 800.031 orang.
 
"Ini salah satu cara kami meningkatkan peserta JKN. Selama ini, masih banyak warga yang tidak mengurus JKN lantaran harus menempuh perjalanan jauh ke kota," papar Anas.

Jika warga Banyuwangi memiliki kartu JKN, imbuh Anas, mereka tak perlu risau. Karena biaya kesehatannya sudah tertanggung oleh asuransi. Jika sakit, warga yang telah mendaftar sebagai peserta BPJS cukup menunjukkan kartu JKN di fasilitas kesehatan yang terdaftar.
 
Sementara itu, Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo menambahkan pihaknya sangat mendukung program bersama ini. Apalagi, Banyuwangi telah menjadi pilot project program Universal Health Coverage dari pemerintah untuk kawasan Jawa Timur.
 
Banyuwangi dipilih salah satunya karena pelayanan publik di sini telah menggapai tingkat kecamatan hingga desa.

"Terobosan ini kami yakini bisa lebih meningkatkan angka kepesertaan warga, apalagi pemerintah terus mendorong  warga untuk mendaftar JKN," jelas Handaryo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.