Benarkah Sistem Proporsional Terbuka Rawan "Money Politics"?

Kompas.com - 08/06/2017, 07:48 WIB
Ilustrasi Pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden kurang dari dua tahun lagi. Namun hingga saat ini Revisi Undang-Undang Pemilu masih belum kelar dibahas.

Salah satu yang menjadi polemik yaitu sistem pemilu itu sendiri lantaran banyak pihak yang menganggap sistem proporsional terbuka adalah paling ideal diterapkan di Indonesia. Namun ada juga yang beranggapan bahwa sistem ini rawan politik uang (money politics).

"Benar tidak, money politics di Pemilu kita itu dikarenakan sistem terbuka? Belum tentu, kalau menurut saya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha dalam diskusi di DPP Partai Hanura Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Hanta menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya politik uang. Pertama soal penegakkan hukum pemilu dan kedua soal proses rekrutmen politik khususnya seleksi.

(Baca: Kalla Nilai Sistem Pemilu Tertutup Cocok untuk Pileg 2019)

Hanta menuturkan, kalau penegakkan hukum pemilu bisa dilakukan optimal maka kecil kemungkinan terjadi politik uang.

"Kalau Bawaslu bergigi, dia bergerak, bisa (meminimalisasi). Tetapi kita lemah di situ," kata dia.

Hanta menegaskan yang utama harus diperbaiki adalah proses seleksi dalam tubuh partai. Menurut Hanta, proses seleksi akan semakin berisi apabila juga mengutamakan partisipasi publik.

Hanta pun terkenang dan apresiasi atas apa yang dilakukan Akbar Tandjung di 2004, yaitu menggelar konvensi atau pemilu di internal partai. Kata Hanta, sebenarnya ini bisa dilakukan tidak hanya pada sistem proporsional terbuka, bahkan untuk sistem proporsional tertutup sekalipun.

(Baca: Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Tak Demokratis)

Selain kedua faktor tersebut, pendidikan anti-money politics juga harus terus diberikan ke masyarakat. Di samping pelibatan institusi atau lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan.

"Perkuat juga integritas penyelenggara pemilu dan perbaiki tata kelola pemilu," ucap Hanta.

Dengan demikian Hanta menyimpulkan, tidak benar jika sistem proporsional terbukalah yang menyebabkan munculnya money politics.

"Jangan sakit ini (money politics) tetapi didiagnosa yang lain (karena salah sistemnya)," pungkas Hanta.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X