Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Sistem Proporsional Terbuka Rawan "Money Politics"?

Kompas.com - 08/06/2017, 07:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden kurang dari dua tahun lagi. Namun hingga saat ini Revisi Undang-Undang Pemilu masih belum kelar dibahas.

Salah satu yang menjadi polemik yaitu sistem pemilu itu sendiri lantaran banyak pihak yang menganggap sistem proporsional terbuka adalah paling ideal diterapkan di Indonesia. Namun ada juga yang beranggapan bahwa sistem ini rawan politik uang (money politics).

"Benar tidak, money politics di Pemilu kita itu dikarenakan sistem terbuka? Belum tentu, kalau menurut saya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha dalam diskusi di DPP Partai Hanura Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Hanta menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya politik uang. Pertama soal penegakkan hukum pemilu dan kedua soal proses rekrutmen politik khususnya seleksi.

(Baca: Kalla Nilai Sistem Pemilu Tertutup Cocok untuk Pileg 2019)

Hanta menuturkan, kalau penegakkan hukum pemilu bisa dilakukan optimal maka kecil kemungkinan terjadi politik uang.

"Kalau Bawaslu bergigi, dia bergerak, bisa (meminimalisasi). Tetapi kita lemah di situ," kata dia.

Hanta menegaskan yang utama harus diperbaiki adalah proses seleksi dalam tubuh partai. Menurut Hanta, proses seleksi akan semakin berisi apabila juga mengutamakan partisipasi publik.

Hanta pun terkenang dan apresiasi atas apa yang dilakukan Akbar Tandjung di 2004, yaitu menggelar konvensi atau pemilu di internal partai. Kata Hanta, sebenarnya ini bisa dilakukan tidak hanya pada sistem proporsional terbuka, bahkan untuk sistem proporsional tertutup sekalipun.

(Baca: Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Tak Demokratis)

Selain kedua faktor tersebut, pendidikan anti-money politics juga harus terus diberikan ke masyarakat. Di samping pelibatan institusi atau lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan.

"Perkuat juga integritas penyelenggara pemilu dan perbaiki tata kelola pemilu," ucap Hanta.

Dengan demikian Hanta menyimpulkan, tidak benar jika sistem proporsional terbukalah yang menyebabkan munculnya money politics.

"Jangan sakit ini (money politics) tetapi didiagnosa yang lain (karena salah sistemnya)," pungkas Hanta.

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com