Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Masyarakat Tak Hakimi Partai yang Ada di Pansus Angket KPK

Kompas.com - 08/06/2017, 05:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, meminta publik tak menghakimi partai-partai yang mengirm perwakilan ke panitia khusus angket KPK.

Menurut Taufik, partai-partai yang mengirim perwakilan bukan hendak melemahkan KPK. Begitu pula sebaliknya, ia menilai belum tentu partai yang tidak mengirim perwakilan mendukung penguatan KPK.

Ia menganggap bagi fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya ke pansus tidak serta merta bisa langsung dinilai positif sebab mereka tak bisa ikut mengontrol jalannya pansus. Karena itu, menurutnya, publik memberi penilaian saat seluruh partai mengambil keputusan terkait hasil rekomendasi pansus angket KPK.

"Sikap final keputusan pansus angket dalam paripurna, batas maksimal 60 hari kerja. Di situlah kontekstualnya, bisa saja yang enggak kirim sikapnya bisa tetap sama atau tidak, tergantung pada hasil rekomendasi pansus angket yang akan difinalisasi di paripurna," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

(Baca: PAN, PKB, dan Gerindra Kini Pertimbangkan Kirim Perwakilan ke Pansus Angket KPK)

Namun, Taufik mengaku tak mau berandai-andai terkait hasil rekomendasi pansus angket KPK. Ia menambahkan, setidaknya partai yang mengirim perwakilan justru bisa mengontrol jalannya pansus agar tak terjadi pelemahan KPK.

"Tentu kita semua ingin berikan secara objektif demi kebaikan smua supaya hasil angket bisa bekerja secara objektif independen, tanpa ada kepentingan politik apapun kecuali untuk kepentingan bangsa," lanjut Taufik.

PAN sebelumnya mengatakan tak akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK agar pansus tidak berjalan.

(Baca: Agun Gunandjar Jadi Ketua Pansus Hak Angket KPK)

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pernah menegaskan partainya menolak hak angket DPR terhadap KPK. Menurut Zulkifli, KPK sedang mengusut kasus-kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Oleh karena itu, ia menilai, tidak boleh kerja KPK diganggu.

"Sekarang sedang mengusut itu. Oleh karena itu kita dukung ramai-ramai. Jangan kita ganggu KPK-nya," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, pihaknya akan mengambil langkah untuk menghentikan hak angket tersebut berjalan.

Namun, dalam perjalanannya, Pansus Angket KPK tetap perjalan dan PAN mulai berencana mengirim wakil ke Pansus. Akhirnya, PAN memutuskan untuk mengirim dua perwakilannya ke Pansus. Salah satunya ialah putra Amien Rais, Hanafi Rais.

Kompas TV Saat itu, ada 4 fraksi yang setuju hak angket, 6 lainnya menolak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com