Hentikan Masuknya Produk Israel ke Indonesia

Kompas.com - 07/06/2017, 22:43 WIB
Kiri ke kanan: Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Muhammad Luthfi Zuhdi; Mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea, Marzuki Darusman;  Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina, Makarim Wibisono; perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), PBNU Ufy Ulfiyah; dan  Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam acara Peluncuran Kampanye #End50Years dikantor Amnesti Internasional Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta, Pusat, Selasa (7/6/2017). Acara tersebut untuk memperingati 50 tahun pendudukan Israel di Palestina. Fachri FachrudinKiri ke kanan: Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Muhammad Luthfi Zuhdi; Mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea, Marzuki Darusman; Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina, Makarim Wibisono; perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), PBNU Ufy Ulfiyah; dan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam acara Peluncuran Kampanye #End50Years dikantor Amnesti Internasional Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta, Pusat, Selasa (7/6/2017). Acara tersebut untuk memperingati 50 tahun pendudukan Israel di Palestina.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesti Internasional Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk melarang masuknya barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina ke negeri ini. 

Konsumsi atas barang-barang itu dinilai berperan serta dalam melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah pendudukan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Rabu (7/6/2017), mengatakan, pendudukan wilayah Palestina oleh Israel telah menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Sedikitnya, ada 100.000 hektar lahan Palestina telah disesuaikan untuk penggunaan wilayah pendudukan secara eksklusif.

Kemudian, rumah-rumah dibongkar dan ratusan ribu warga Palestina dipindahkan secara paksa.

"Banyak keluarga dipaksa keluar dari rumah atau tanah mereka dalam rangka mensterilkan daerah untuk pembangunan," kata Usman.

(Baca juga: Jokowi Sebut Dukungan Indonesia-Swedia ke Palestina Jadi Modal Kerja Sama)

Dalam kesempatan itu, Amnesti meluncurkan kampanye penghentian 50 tahun pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan Israel. Amnesti mengajak masyarakat untuk menyampaikan dukungannya atas seruan ini melalui petisi bertajuk "Pelanggaran HAM di Palestina Harus Tutup Usia" di change.org.

Hadir dalam acara itu Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina, Makarim Wibisono; mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea, Marzuki Darusman; Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Muhammad Luthfi Zuhdi; dan perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), PBNU Ufy Ulfiyah.

Dalam acara ini, para tokoh yang hadir menyatakan sikap dan dukungannya terhadap penghentian pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

Usman Hamid mengatakan, penggalangan dukungan ini akan digencarkan selama beberapa bulan ke depan. Pihaknya, lanjut Usman, juga akan menggandeng lembaga atau organisasi yang relevan dan peduli dengan masalah di Palestina.

Sementara ini lembaga yang sudah digandeng adalah Nahdlatul Ulama, khususnya Lakpesdam.

"Petisi, rencananya akan disampaikan ke Presiden pada akhir tahun, bulan November atau Desember," kata Usman.

Menurut Usman, hingga saat ini petisi yang telah pihaknya telah mendapat dukungan sekitar 5.000 suara.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X