Hentikan Masuknya Produk Israel ke Indonesia

Kompas.com - 07/06/2017, 22:43 WIB
Kiri ke kanan: Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Muhammad Luthfi Zuhdi; Mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea, Marzuki Darusman;  Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina, Makarim Wibisono; perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), PBNU Ufy Ulfiyah; dan  Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam acara Peluncuran Kampanye #End50Years dikantor Amnesti Internasional Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta, Pusat, Selasa (7/6/2017). Acara tersebut untuk memperingati 50 tahun pendudukan Israel di Palestina. Fachri FachrudinKiri ke kanan: Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Muhammad Luthfi Zuhdi; Mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea, Marzuki Darusman; Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina, Makarim Wibisono; perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), PBNU Ufy Ulfiyah; dan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam acara Peluncuran Kampanye #End50Years dikantor Amnesti Internasional Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta, Pusat, Selasa (7/6/2017). Acara tersebut untuk memperingati 50 tahun pendudukan Israel di Palestina.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesti Internasional Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk melarang masuknya barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina ke negeri ini. 

Konsumsi atas barang-barang itu dinilai berperan serta dalam melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah pendudukan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Rabu (7/6/2017), mengatakan, pendudukan wilayah Palestina oleh Israel telah menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Sedikitnya, ada 100.000 hektar lahan Palestina telah disesuaikan untuk penggunaan wilayah pendudukan secara eksklusif.

Kemudian, rumah-rumah dibongkar dan ratusan ribu warga Palestina dipindahkan secara paksa.

"Banyak keluarga dipaksa keluar dari rumah atau tanah mereka dalam rangka mensterilkan daerah untuk pembangunan," kata Usman.

(Baca juga: Jokowi Sebut Dukungan Indonesia-Swedia ke Palestina Jadi Modal Kerja Sama)

Dalam kesempatan itu, Amnesti meluncurkan kampanye penghentian 50 tahun pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan Israel. Amnesti mengajak masyarakat untuk menyampaikan dukungannya atas seruan ini melalui petisi bertajuk "Pelanggaran HAM di Palestina Harus Tutup Usia" di change.org.

Hadir dalam acara itu Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina, Makarim Wibisono; mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea, Marzuki Darusman; Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Muhammad Luthfi Zuhdi; dan perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), PBNU Ufy Ulfiyah.

Dalam acara ini, para tokoh yang hadir menyatakan sikap dan dukungannya terhadap penghentian pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

Usman Hamid mengatakan, penggalangan dukungan ini akan digencarkan selama beberapa bulan ke depan. Pihaknya, lanjut Usman, juga akan menggandeng lembaga atau organisasi yang relevan dan peduli dengan masalah di Palestina.

Sementara ini lembaga yang sudah digandeng adalah Nahdlatul Ulama, khususnya Lakpesdam.

"Petisi, rencananya akan disampaikan ke Presiden pada akhir tahun, bulan November atau Desember," kata Usman.

Menurut Usman, hingga saat ini petisi yang telah pihaknya telah mendapat dukungan sekitar 5.000 suara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X