Kompas.com - 07/06/2017, 20:53 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai ketua panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, nama Agun masuk ke dalam daftar penerima uang proyek e-KTP yang kasusnya tengah ditangani KPK dan bergulir di pengadilan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penunjukan Agun sebagai ketua pansus tidak membuat KPK mundur mengusut kasus e-KTP.

"Pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP tetap kami proses. Kasus e-KTP kami pastikan akan terus berjalan," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Febri berharap, terbentuknya susunan keanggotaan pansus hak angket itu tidak dijadikan alat untuk menghambat kerja lembaga antirasuah itu.

"Apalagi untuk menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan," kata Febri.

Febri enggan menyimpulkan apakah terbentuknya pansus hak angket merupakan senjata melawan KPK karena nama-nama yang disebutkan sebagai pihak penerima.

"Posisi kami tidak menyimpulkan sampai sejauh itu, tapi silakan jika masyarakat menyimpulkan demikian," kata Febri.

Sebelumnya, Agun percaya diri menjadi Ketua pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR, meskipun dirinya dikaitkan dengan kasus korupsi proyek e-KTP.

(Baca: Terseret Kasus E-KTP, Agun Percaya Diri Jadi Ketua Pansus Angket KPK)

Ia meyakini tak akan ada konflik kepentingan dalam pansus hak angket KPK sekalipun dirinya mendapatkan posisi ketua.

Agun adalah salah satu anggota DPR yang disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP. Ia disebut menerima duit sebesar 1 juta dollar AS saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR.

(Baca: Agun Gunandjar Disebut Terima 1 Juta Dollar AS dari Proyek e-KTP)

Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Komisi II dan Banggar DPR RI saat itu menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan e-KTP.

Agun sudah diperiksa KPK dan dihadirkan dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas sebagai mantan Anggota Komisi II dan Banggar DPR.

Kompas TV DPR Tetap Bentuk Pansus Hak Angket Terhadap KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Nasional
Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Nasional
Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Nasional
Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Nasional
Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Nasional
Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Nasional
Sultan Hamengkubuwono X Dapat 'The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star' dari Dubes Jepang

Sultan Hamengkubuwono X Dapat "The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star" dari Dubes Jepang

Nasional
Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasional
Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Nasional
Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Nasional
Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal yang Meringankan Hukuman Adam Deni

Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal yang Meringankan Hukuman Adam Deni

Nasional
Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.