Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?

Kompas.com - 07/06/2017, 13:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bisa menyentuh masyarakat, khususnya generasi muda.

Singkatnya, Jokowi berharap produk UKP-PIP bersifat kekinian.

Di sisi lain, formasi Dewan Pengarah UKP-PIP ternyata diisi oleh tokoh-tokoh senior.

Ada 9 orang yang duduk di Dewan Pengarah, di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, mantan Ketua PGI Andreas Anangguru Yewangoe, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya.

Bagaimana para tokoh senior itu bisa mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi tersebut?

Eksekutif UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, jajaran Dewan Pengarah hanya memberikan arahan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diwariskan oleh pendiri bangsa.

"Sementara itu, implementasinya di saya, di eksekutif," ujar Yudi, seusai dilantik di Kompleks Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).

Baca: Megawati Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP Pancasila

Sebagai eksekutif, Yudi akan dibantu sejumlah deputi serta para tenaga profesional.

Ia akan memilih deputi dan tenaga profesional yang dinilai mampu menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang kekinian, sesuai arahan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Andreas Anangguru Yewangoe menambahkan, publik jangan melihat kesembilan Dewan Pengarah berdasarkan usianya.

Publik harus melihat cara berpikir mereka.

"Tidak usah dilihat dari mereka sepuh. Tapi lihat juga cara berpikir mereka, saya kira kami ini tidak akan statis dan akan selalu mengaktualisasikan diri. Jadi usia tidak jadi soal," ujar Andreas.

Dewan Pengarah akan sangat mendukung sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian dan dapat menyentuh masyarakat zaman sekarang.

Meski demikian, mengenai bentuk sosialisasi yang tepat, Andreas belum bisa menyampaikannya karena harus dibahas terlebih dahulu.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com