JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfud MD mengatakan, semenjak reformasi, penghayatan dan pengamalan Pancasila di Indonesia semakin berkurang.
"Sejak zaman reformasi, kesadaran Pancasila dan konstitusi sesuai dengan yang dikehendaki pendiri negara sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti," ujar Mahfud usai dilantik Presiden di Komplek Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).
Oleh sebab itu, tugas paling utama dari UKP-PIP, yakni menyadarkan masyarakat di Indonesia soal nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara lainnya.
"Ini dianggap yang utama yang nanti akan kami kerjakan. Membangun kesadaran kembali di tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila dan UUD 45 sebagaimana diwariskan para pendiri negara, bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mahfud.
(Baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila)
Semenjak dilantik, Rabu pagi, UKP-PIP langsung menggelar rapat perdana di Kantor Presiden. Namun, rapat perdana belum memutuskan hal-hal yang substansial. Rapat itu hanya menyepakati struktur dalam Dewan pengarah dan penentuan hari rapat setiap bulannya.
Sementara, tentang rencana program kerja, Dewan Pengarah akan terlebih dulu menunggu Eksekutif yang dijabat Yudi Latif untuk melengkapi strukturnya.
"Barulah targetnya nanti akan dirumuskan. Pokoknya kami akan bekerja secepatnya untuk membangun kesadaran kembali akan Pancasila itu," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
(Baca: Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Program Era Orba)
Diberitakan, Presiden Joko Widodo, Rabu pagi, melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan seorang sebagai Eksekutif UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta.
Kesembilan Dewan Pengarah, yakni Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun, seorang Eksekutif, yakni Yudi Latif.