Anggota DPRD Jatim yang Ditangkap KPK Mantan Narapidana Korupsi

Kompas.com - 07/06/2017, 10:28 WIB
Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch Basuki, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), ternyata adalah mantan narapidana dalam kasus korupsi.

"Bahwa benar MB ini pernah terlibat kasus yang lain. Ya tentu ini sangat disesalkan," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Berdasarkan penelusuran, Basuki yang pernah menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya itu pernah divonis bersalah terkait penyalahgunaan anggaran premi kesehatan anggota DPRD. Dalam kasus yang terjadi tahun 2003 tersebut, negara dirugikan sekitar Rp 1,2 miliar

Syarief mengatakan, KPK sangat mengimbau agar masyarakat tidak mudah memilih wakil rakyat atau pejabat yang memiliki latar belakang buruk. Apalagi pernah dibuktikan bersalah oleh pengadilan, karena terlibat kasus korupsi.

(Baca: Kronologi OTT Enam Orang di DPRD Jatim)

"Kami harapkan pada masyarakat bahwa seorang yang pernah menjadi narapidana dan terpilih lagi menjadi wakil rakyat, saya pikir tidak pantas dan buktinya bukan hanya di Jatim, tapi di banyak tempat lain," kata Syarief.

Basuki dan lima orang lainnya, termasuk dua kepala dinas di Pemprov Jatim ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Senin (5/6/2017). Keenam orang tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani penahanan.

Menurut KPK, Basuki diduga telah menerima suap dari banyak kepala dinas di Pemprov Jatim. Suap tersebut diberikan agar memperlemah pengawasan anggaran yang dilakukan DPRD terhadap berbagai kedinasan.

(Baca: Kepala Dinas Berikan Rp 600 Juta Per Tahun kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim)

Syarief mengatakan, KPK akan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat kepada Basuki, mengingat politisi Partai Gerindra tersebut pernah melakukan tindak pidana korupsi sebelumnya.

"Apakah ini akan dijadikan sebagai hal yang memberatkan, nanti akan dipikirkan oleh penyidik dan penuntut di KPK," kata Syarief.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X