Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2017, 09:54 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, aksi persekusi tak dapat dibenarkan meskipun seseorang merasa dilecehkan.

Jika ada yang merasa nama baiknya dicemarkan, seharusnya melapor polisi agar diproses secara hukum.

"Kalau ada orang yang merasa dia dliecehkan atau diapain pun dia harus datang ke polisi harusnya. Bukan main hakim sendiri. Enggak boleh lah," ujar Yasonna, saat ditemui di acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Yasonna mengatakan, persekusi mengancam rasa keamanan warga dan membuat situasi tidak kondusif.

"Ini negara hukum, bukan negara barbar. Itu berbahaya. Kalau setiap orang melakukan dengan cara begitu rusak negara," lanjut dia.

Baca: Wiranto Bantah Persekusi Terjadi karena Lambatnya Kinerja Kepolisian

Sebelumnya diberitakan, terjadi tindakan persekusi terhadap seorang dokter di RSUD Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita, dan kasus persekusi lain yang menimpa Mario, remaja 15 tahun di Cipinang, Jakarta Timur.

Keduanya dianggap telah menghina salah satu tokoh ormas dan sempat digeruduk kediamannya.

Presiden Joko Widodo menegaskan, aksi persekusi berlawanan dengan hukum.

"Persekusi ini kan berlawanan dengan asas-asas negara ya. Sangat berlawanan dengan asas-asas negara. Per orangan maupun per kelompok-kelompok, maupun organisasi apapun tidak boleh yang namanya main hakim sendiri. Tidak boleh!" kata Jokowi, usai menghadiri Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6/2017).

Kompas TV Bagaimana mewaspadai beragam tindakan persekusi di berbagai lini termasuk di media sosial?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Nasional
Komisi I Gelar Fit And Proper Test 13 Calon Dubes, Langsung Ambil Keputusan Hari Ini

Komisi I Gelar Fit And Proper Test 13 Calon Dubes, Langsung Ambil Keputusan Hari Ini

Nasional
Buka Suara soal Pertemuannya dengan Jokowi, Surya Paloh: Penerimaannya Baik

Buka Suara soal Pertemuannya dengan Jokowi, Surya Paloh: Penerimaannya Baik

Nasional
Musra Relawan Jokowi Sebut Akan Temui PPP Pertengahan Februari

Musra Relawan Jokowi Sebut Akan Temui PPP Pertengahan Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.