Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2017, 08:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta Bivitri Susanti berharap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa mengambil putusan yang benar dalam kasus sengketa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

APHTN-HAN pada akhir pekan lalu telah memberikan Amicus Curiae Brief atau masukan dari sahabat pengadilan kepada PTUN. Bivitri berharap, masukan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dengan benar.

"Kami mau kasih energi positif ke mereka. Kelihatannya PTUN positif ya. Di putusan pertama dan putusan kedua, bagus. Tetapi, kami khawatir banget kali ini karena pimpinan Mahkamah Agungnya juga sudah memihak. Padahal PTUN di bawah MA," kata Bivitri ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

"Jadi, kami punya kekhawatiran besar, bahwa PTUN tidak bisa independen seperti dua putusan terdahulu tentang DPD," imbuh pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.

(Baca: Setjen DPD Dinilai Tidak Netral dan Berpihak pada Oesman Sapta)

Bivitri mengaku tidak bisa memprediksi apakah PTUN akan memenangkan gugatan dari pemohon, dalam hal ini GKR Hemas. Sebab, hakim PTUN tentu memiliki kemerdekaan untuk menentukan putusan mana yang akan diambil.

Bivitri menambahkan, kalaupun pada akhirnya putusan PTUN itu tidak sesuai dengan yang diperjuangkan pemohon dan para pendukung, maka masih ada prosedur banding.

Menurut Bivitri, putusan PTUN penting untuk menyelesaikan kisruh di DPD tersebut. Pasalnya, kisruh DPD bukan hanya berimplikasi secara politis, melainkan teknis salah satunya pada penggunaan anggaran.

Saat ini ada 22 anggota yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang, dibekukan dana resesnya.

(Baca: Jadi Rebutan, Apa Saja Fasilitas Pimpinan MPR, DPR dan DPD?)

"Kadang-kadang pintu (ruangan) mereka dikunciin, karena orang Sekjen mendukung pimpinan OSO. Menurut kami, memang PTUN ini harus segera memberikan keputusan yang adil," kata Bivitri.

"Dualisme ini kan sebetulnya berjalan dan berimplikasi pada keuangan. Kami khawatir kalau terlalu berlama-lama dibuat kisruh seperti ini, nanti ada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang," imbuh dia.

Masukan sahabat pengadilan

Bivitri menegaskan, Amicus Curiae Brief tidak sama dengan intervensi terhadap sebuah proses peradilan. Sahabat pengadilan dalam hal ini APHTN-HAN hanya berupaya memberikan energi positif kepada hakim di PTUN.

"APHTN-HAN memang tidak mau intervensi, karena kami tidak berpihak pada kubu, tetapi berpihak pada yang kami anggap benar. Kami tidak mau intervensi atau membela Bu Hemas dalam hal ini sebagai pemohon di PTUN," ucap Bivitri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Nasional
Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Jokowi Ikut Tanam Pohon di Jaktim untuk Atasi Polusi

Nasional
Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang Seperti Orba

Senyum Jokowi Tanggapi Megawati yang Sebut Penguasa Sekarang Seperti Orba

Nasional
Pertamina Patra Niaga dan PetroChina Teken MoU Penyediaan Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Pertamina Patra Niaga dan PetroChina Teken MoU Penyediaan Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Nasional
Deklarasi Pemilu Damai Diharap Bukan Jargon Saja, Elite Politik Diminta Bersaing Sehat

Deklarasi Pemilu Damai Diharap Bukan Jargon Saja, Elite Politik Diminta Bersaing Sehat

Nasional
Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Bagikan Data Hidup untuk Kementerian/Lembaga

Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Bagikan Data Hidup untuk Kementerian/Lembaga

Nasional
KPK Panggil Anggota BPK VI Pius Lustrilanang Jadi Saksi Besok

KPK Panggil Anggota BPK VI Pius Lustrilanang Jadi Saksi Besok

Nasional
Hari Kedua Kampanye, Prabowo Masih ke Kantor sebagai Menhan

Hari Kedua Kampanye, Prabowo Masih ke Kantor sebagai Menhan

Nasional
Bertemu Puan di Singapura, Luhut: Meski Pilihan Kita Beda, Perdamaian Harus Dijaga

Bertemu Puan di Singapura, Luhut: Meski Pilihan Kita Beda, Perdamaian Harus Dijaga

Nasional
Anggap Demokrasi Salah Arah, Muhaimin Sebut Perjuangan Bersama Anies untuk Reformasi Kedua

Anggap Demokrasi Salah Arah, Muhaimin Sebut Perjuangan Bersama Anies untuk Reformasi Kedua

Nasional
Sebut Anies Kerap Diganjal Karier Politiknya, Muhaimin: Orang Bermutu Dihambat Apa Pun Sampai Tujuan

Sebut Anies Kerap Diganjal Karier Politiknya, Muhaimin: Orang Bermutu Dihambat Apa Pun Sampai Tujuan

Nasional
Tanggapi PKS yang Tolak Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: IKN Sudah Ada Undang-undangnya

Tanggapi PKS yang Tolak Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: IKN Sudah Ada Undang-undangnya

Nasional
Cerita Muhaimin Bujuk Rekannya di Singapura Kembali ke Indonesia, Mau Pulang kalau Ia Menang

Cerita Muhaimin Bujuk Rekannya di Singapura Kembali ke Indonesia, Mau Pulang kalau Ia Menang

Nasional
Pesan Jokowi untuk Kampanye Pemilu 2024: Jalani dengan Damai dan Penuh Senyum

Pesan Jokowi untuk Kampanye Pemilu 2024: Jalani dengan Damai dan Penuh Senyum

Nasional
DPR Benarkan Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD Siang Ini

DPR Benarkan Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD Siang Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com