Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik Megawati dan 8 Tokoh Lain Jadi Pengarah UKP Pancasila

Kompas.com - 07/06/2017, 06:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6/2107) pagi ini akan melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Berdasarkan agenda resmi dari biro pers Istana, pelantikan akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, pengarah UKP-PIP akan diisi para tokoh nasional seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.

Ada juga tokoh agama seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsudin.

"Saya baca begitu, ada Bu Megawati, ada Pak Try juga. Ada Buya Maarif, ada Pak Din Syamsuddin," kata Sidarto di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Sidarto mengatakan, nama tokoh ini dipilih karena dianggap telah memberikan pengaruh terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

(Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila? )

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut ada sembilan orang pengarah UKP-PIP yang akan dilantik Jokowi pada pagi ini. Namun Pratikno enggan mengungkap siapa saja nama yang akan dilantik.

Saat Kompas.com menunjukkan draf berisi nama tim pengarah yang sudah beredar, Pratikno tidak membantahnya.

"Ini enggak tahu draf kapan. Tapi sebagian itu benar," kata Pratikno.

Selain Megawati, Try Sutrisno, Syafii Maarif dan Din Syamsuddin, dalam draf itu ada ada tokoh lain seperti Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Andreas Annangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

Sementara untuk Kepala UKP-PIP, dipercayakan kepada Yudi Latif. Yudi sejak awal memang membantu pemerintah untuk merumuskan UKP-PIP ini.

(Baca: Jokowi Tegaskan UKP-PIP Bukan Indoktrinasi seperti P4)

Yudi sebelumnya mengaku sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja. Dia pun segera melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan Kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja. Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif. Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Kompas TV Waspada Paham ISIS di Indonesia (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com