Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitnah, Ujaran Kebencian hingga 'Hoax' di Mata Jokowi...

Kompas.com - 06/06/2017, 11:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena ujaran kebencian, fitnah hingga kabar bohong di media sosial bukan gejala bahwa masyarakat Indonesia tidak menghargai perbedaan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Menurut Jokowi, fenomena itu merupakan imbas negatif dari keterbukaan informasi.

"Enggak (karena tidak menghargai keberagaman). Ini karena keterbukaan dengan adanya media sosial," ujar Jokowi.

 (baca: MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan)

Sebab, dengan media sosial, siapa saja dapat menyampaikan informasi serta pendapat pribadi secara terbuka.

Jokowi yang aktif di media sosial adalah tipe pengguna media sosial yang lebih senang menyampaikan informasi.

Misalnya, setiap dia kunjungan kerja ke daerah, beberapa kali Jokowi menyampaikan di laman media sosialnya.

"Saya sampaikan, misalnya, baru nge-trail nih di Papua, dan semuanya bisa melakukan itu," ujar Jokowi.

(baca: Ini Tindakan yang Diharamkan MUI dalam Bermedia Sosial)

Di sisi lain, ada juga pengguna media sosial yang lebih senang mengemukakan pendapat. Pendapat itu lalu mempertajam perbedaan dengan orang lain. Respons orang terhadap tajamnya perbedaan tersebut pun berbeda-beda.

"Itulah kejadian yang sekarang ini. Kadang-kadang kita menyampaikan hal yang tidak benar di situ atau fitnah di situ. kadang-kadang orang yang menerima itu ada yang siap, ada yang enggak siap," ujar Jokowi.

"Masih ada sebagian kecil yang waswas, ada sebagian kecil yang masih tersinggung, ada sebagian kecil yang merasa adanya kabar seperti itu lalu membuat reaksi yang berlebihan, saya kira memang inilah ya keterbukaan yang kita hadapi," lanjut dia.

(baca: Pemerintah Akan Tindaklanjuti Rekomendasi Fatwa MUI soal Media Sosial)

Dengan demikian, gesekan kecil di era keterbukaan informasi seperti ini tidak bisa terelakkan alias wajar terjadi.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com