DPR dan Pemerintah Sepakati Penambahan Komisioner KPU-Bawaslu

Kompas.com - 05/06/2017, 20:19 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dan pemerintah menyepakati penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner di kedua lembaga itu masing-masing akan ditambah empat orang.

"Ada penambahan Komisioner KPU dari 7 menjadi 11 dan Bawaslu dari 5 menjadi 9," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Penambahan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kerja penyelenggara pemilu akan lebih sulit pada Pemilu 2019.

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan serentak.

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, banyak praktik kecurangan dan kasus terkait pemilu yang terjadi.

Oleh karena itu, perlu ada penanganan yang lebih serius dari penyelenggara pemilu. 

Selain itu, DPR dan pemerintah juga sepakat menambah eselon 1 KPU-Bawaslu pada Sekretariat Jenderal dua lembaga tersebut.

Rinciannya, 2 inspektoral jenderal dan 2 deputi.

"Semata-mata supaya KPU-Bawaslu lebih kuat ke depan," kata Riza.

Penambahan akan menggunakan sistem staggering 1 tahun, di mana tak akan ada periode di mana seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu diisi oleh orang-orang baru.

Saat 7 komisioner selesai menjabat, 4 komisioner lainnya masih menjabat.

"Masa jabatan yang 7 itu 5 tahun, yang 4 juga 5 tahun. Tetapi karena rekrutmen dan pelantikan di waktu berbeda, dalam satu periode 5 tahun itu ada komisioner KPU-Bawaslu yang sudah pengalaman daripada anggota baru," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Penambahan komisioner KPU-Bawaslu ini diharapkan menjaga keberlangsungan kebijakan KPU dan Bawaslu. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X