Amien Rais Keberatan Namanya Diungkap KPK di Persidangan Tanpa Konfirmasi

Kompas.com - 05/06/2017, 16:48 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Hanafi Rais didampingi politisi PAN Dradjad Wibowo memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017). Perwakilan ini direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Hanafi Rais didampingi politisi PAN Dradjad Wibowo memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017). Perwakilan ini direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo yang menjadi salah satu utusan mantan ketua umum PAN Amien Rais, bertemu dengan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Senin (5/6/2017) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Dradjad menyampaikan keberatan Amien Rais karena jaksa penuntut umum KPK mengungkap nama Amien sebagai salah satu penerima aliran dana dalam persidangan sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

Menurut Dradjad, jaksa penuntut umum KPK tidak meminta konfirmasi lebih dulu kepada Amien Rais.

"Tadi saya sampaikan ke Febri bahwa yang menjadi persoalan adalah nama Pak Amien disebut Jaksa KPK tanpa pernah beliau dimintai keterangan," ujar Dradjad saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.

Dradjad menjelaskan, awalnya Amien Rais berencana untuk datang langsung menemui pimpinan KPK. Amien, kata Dradjad, bermaksud memberikan keterangan terkait fakta di persidangan.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Politisi PAN Dradjad Wibowo (dua kanan) memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017). Perwakilan ini direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
(Baca: Pimpinan KPK Tolak Bertemu Amien Rais)

Menurut Dradjad, pengungkapan fakta di persidangan tanpa konfirmasi lebih dulu telah memberikan dampak negatif terhadap Amien Rais.

"Jadi ini tidak pernah dimintai konfirmasi nama sudah disebut mau memberikan hak jawab kok tidak boleh. Sementara dampak kerusakannya besar sekali," tutur Dradjad.

"Seandainya jaksa KPK saat itu sempat meminta keterangan pasti yang muncul akan berbeda. Kalau seandainya waktu itu ada konfirmasi mungkin tidak akan begini," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK memiliki kewajiban menguraikan seluruh fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi sampai pada bukti-bukti lain terkait adanya aliran dana.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Nasional
Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X