Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/06/2017, 13:38 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pelibatan TNI dalam penindakan aksi terorisme harus ditolak. 

Alasannya, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bisa merusak sistem peradilan pidana. 

"Terorisme adalah crime yang harus diatasi dengan pendekatan hukum yang selama ini terbukti mampu mengurai jejaring terorisme dan mencegah puluhan rencana aksi terorisme," ujar dia, melalui siaran pers, Senin (5/6/2017). 

"Keterlibatan TNI akan memperlemah akseptabilitas dan akuntabilitas kinerja pemberantasan terorisme," lanjut dia. 

Pasalnya, TNI tak tunduk pada peradilan pidana di Indonesia, tetapi peradilan militer. 

Oleh sebab itu, segala tindakan TNI pada aksi pemberantasan terorisme dinilai tak akuntabel secara hukum.

Baca: TNI Harus Tunduk pada Peradilan Umum jika Tangani Terorisme

"TNI tidak tunduk dan bukan aktor dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tidak ada hak uji (habeas corpus) atas tindakan paksa yang dilakukan oleh TNI," ujar Hendardi. 

"Jika ini terjadi, akan membahayakan demokrasi, HAM, dan profesionalitas TNI itu sendiri," lanjut dia. 

Hendardi juga meminta Presiden Joko Widodo memastikan keinginannya melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme secara permanen melalui RUU Anti-terorisme tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain.

Jokowi, lanjut Hendardi, harus jernih menangkap aspirasi banyak pihak yang menghendaki pelibatan TNI sebagai bagian dari ekspresi politik TNI dalam kancah politik nasional. 

"Apalagi, kapanpun, sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi bisa menggunakan TNI untuk terlibat, khususnya pada aksi-aksi terorisme di wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh Polri," ujar Hendardi. 

Kompas TV Pro Kontra Pelibatan TNI Berantasan Terorisme (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Nasional
Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.