Terdakwa Akui Minta dan Terima Uang atas Perintah Kepala Bakamla

Kompas.com - 05/06/2017, 12:44 WIB
Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDeputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Eko Susilo Hadi mengakui menerima uang terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Menurut Eko, permintaan dan penerimaan uang tersebut atas perintah dan sepengetahuan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo.

Hal itu dikatakan Eko saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/6/2017).

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menanyakan seputar perintah yang disampaikan Arie Soedewo.


"Ya saya diberitahu, ada 15 persen fee, bagian Bakamla sebesar 7,5 persen," ujar Eko kepada jaksa KPK.

Baca: KPK Dikritik Tak Mampu Tangkap Pelaku Utama Kasus Bakamla

Menurut Eko, Arie Soedewo memberitahu kepadanya bahwa pihak perusahaan peserta lelang proyek pengadaan satelit monitoring, yakni PT Melati Technofo Indonesia, akan memberikan fee sebesar 2 persen terlebih dulu.

"Beliau bilang, coba kamu konfirmasi dulu ke perusahaan,"kata Eko.

Setelah itu, menurut Eko, ia menyampaikan permintaan itu kepada PT Melati Technofo yang diwakili oleh Muhammad Adami Okta.

Pemberian uang itu ternyata dibenarkan oleh Adami.

"Setelah itu saya laporkan ke Beliau (Arie Soedewo), dan dia perintahkan agar saya terima dulu 2 persen, lalu kasi Rp 1 miliar ke Nofel Hasan dan satu kepada Bambang Udoyo," kata Eko.

Dalam surat dakwaan, Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla sebesar 105.000 dollar Singapura.

Ia juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar 104.500 dollar Singapura.

Menurut Eko, Arie Soedewo juga berpesan agar sisa pemberian awal 2 persen, yakni sebesar Rp 2 miliar, agar disimpan oleh Eko.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X