Pemohon Kecewa Perwakilan DPR Tak Hadiri Sidang Uji Materi Pernikahan Teman Sekantor

Kompas.com - 05/06/2017, 12:00 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Jhoni Boetja selaku salah satu pemohon uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017). fachri fachrudinKetua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Jhoni Boetja selaku salah satu pemohon uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) kembali menggelar sidang uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Senin (5/6/2017).

Pasal tersebut berbunyi, "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama".

Pasal tersebut dipersoalkan oleh pemohon karena dianggap memberi celah munculnya larangan bagi pegawai menikahi rekan kerja sekantornya.

Pemohon dalam uji materi ini adalah delapan orang pegawai.


Baca: Tolak Larangan Menikahi Teman Sekantor, 8 Pegawai Gugat Aturan ke MK

Adapun, agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR selaku pembuat undang-undang dan keterangan pihak terkait, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Akan tetapi, kedua pihak tersebut tidak hadir dalam persidangan.

"DPR melalui surat keterangannya menyatakan tidak bisa hadir. SPSI tidak hadir dan tidak memberikan keterangan," ujar Ketua MK Arief Hidayat yang memimpin persidangan.

Arief kemudian menanyakan apakah pemohon dan pemerintah akan mengajukan ahli.

Namun, kedua pihak menyatakan tidak mengajukan ahli. Arif pun menyampaik

Selanjutnya, pemohon dan para pihak diminta menyerahkan berkas kesimpulan kepada kepaniteraan mahkamah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X