Membaca Pancasila Secara Dialektik: dari Sila Kelima ke Sila Pertama

Kompas.com - 05/06/2017, 10:53 WIB
Pancasila. WIKIPEDIAPancasila.
EditorHeru Margianto

Banyak diskusi Pancasila seringkali tertuju pada Sila Pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa". Memang ada presedennya, yang terkini adalah merebaknya sikap intoleran dan sentimen antar agama.

Meskipun hal itu sebenarnya bukan fenomena yang berdiri sendiri melainkan berkelindan dengan anasir ekonomi-politik. Sinyalemen itu dibaca oleh beberapa intelektual Indonesia dalam Jurnal Maarif, "Setelah Aksi Bela Islam: Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi dan Keadilan Sosial", rilis Desember 2016 lalu.

Di sisi lain, OXFAM (2017) beberapa bulan lalu merilis laporannya tentang ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Dalam keterangannya OXFAM menyebut bahwa kekayaan 4 miliader Indonesia sejumlah 25 miliar dolar AS, setara dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin. Belum lagi ditambah dengan data Indonesia peringkat ke tujuh dalam indeks kapitalisme kroni dunia (2016).

Dalam konteks seperti itulah kita perlu membaca Pancasila secara dialektik daripada doktriner. Membaca secara dialektik artinya berangkat dari kondisi material yang ada (das sein) daripada berangkat dari klaim ideal (das sollen).

Secara doktriner kita diajarkan membaca dari Sila Pertama berurutan sampai ke Sila Kelima; Membaca dialektik justru sebaliknya, berangkat dari sila yang paling problematis.

Sila Kelima

Alih-alih memulainya dari Sila Pertama, cara baca dialektik itu dimulai dari Sila Kelima, "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Spektrum masalahnya yakni kondisi-kondisi apa yang memungkinkan terpenuhinya atau tidak nilai keadilan sosial. Data-data beberapa tahun terakhir menggambarkan dengan pasti: Indonesia berada pada derajat keadilan yang rendah.

World Bank (2015) menemukan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset bangsa ini. Penguasaan aset ini seperti perbankan, tanah, sawit, pertambangan, properti, telekomunikasi dan seterusnya.

Modusnya persis yang diungkapkan The Economist (2016), yakni sebuah skema kapitalisme kroni yang bekerja lewat kelindan: penguasa - pengusaha dengan mencari rente (rent seeking) di antara keduanya. Meminjam sinisme Rizal Ramli "Dwifungsi Pepeng", pejabat - pengusaha.

Ujungnya yakni konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dengan meninggalkan remah-remah roti untuk diperebutkan puluhan juta penduduk lainnya.

Bila kita lacak lewat kontribusi terhadap PDB (2016), yang merebutkan remah roti itu sebanyak 107 juta orang tenaga kerja di mana 96 persennya adalah usahawan mikro dan kecil.

Konsentrasi kekayaan itu hanya beredar di 4.987 perusahaan besar dengan kontribusi pada PDB sebesar 39 persen yang hanya menyerap 3 juta tenaga kerja.

Tentu saja di puncak piramid perusahan itu bertengger usahawan nasional kita yang kerap muncul nama-namanya di deretan orang kaya versi Forbes atau Fortune.

Ketimpangan makin terlihat bila kita mau masuk lebih dalam pada akses kapital antara Si Besar dengan Si Kecil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 merilis bahwa sebaran kredit UMKM hanya 18,45 persen dari total plafon kredit perbankan 4.000 triliun.

Sementara Si Besar dapat mengakses sampai 81,55 persen yang itu tentu saja berkorelasi dengan skema kapitalisme kroni berupa fasilitas kemudahan.

Sila Keempat

Dengan timpangnya akses dan distribusi kekayaan nasional, Sila Keempat dan Ketiga menjadi rapuh. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Sila itu merujuk pada bangunan demokrasi politik Indonesia. Gejala keroposnya Sila Keempat adalah money politic yang berkembang pada tiap suksesi politik.

Syafrudin Karimi dalam orasi Guru Besarnya menyampaikan "Manifesto Demokrasi Ekonomi" (2010). Kata dia, minusnya akses ekonomi yang berkeadilan melahirkan ekses politik yang serius: lahirnya pasar jual-beli suara.

Itu senada yang diungkapkan Mohammad Hatta (1933) beberapa dasawarsa silam. Demokrasi politik harus berdampingan dengan demokrasi ekonomi dan sebaliknya.

Demokrasi politik minus demokrasi ekonomi hanya melahirkan panggung politik yang nir-kualitas. Proses seleksi politik menjadi rendah mutunya dengan preseden mutakhir misalnya bermunculannya dinasti politik yang oligarkis.

Di sisi lain, demokrasi politik tak paralel dengan capaian dengan kesejahteraan masyarakat. Keduanya menjadi terpisah.

Lebih dalam lagi, patronase politik membuat ruang publik Habermasian menjadi ilusif. Yang ada hanyalah sinisme: membela yang bayar, bukan yang benar. Modus kekiniannya adalah "pasukan nasi bungkus" (Panasbung).

Dengan puluhan hingga ratusan ribu rupiah orang dapat digiring untuk menolak atau menerima suatu kebijakan. Caranya tentu lewat pengerahan massa. Fenomena "Panasbung" merupakan gejala rendahnya kualitas demokrasi politik kita.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X