Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Setya Novanto Menjawab...

Kompas.com - 05/06/2017, 07:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

“Sejak belasan tahun lalu, sejumlah kasus hukum menyebutnya, tapi hingga saat ini, tak ada satupun yang berhasil menjeratnya.”

Ya, sejak tahun 2001 namanya disebut dalam sejumlah kasus korupsi. Di tahun itu namanya disebut pertama kali terkait kasus hak tagih piutang Bank Bali yang menyebabkan kerugian negara nyaris Rp 1 triliun dari total tagihan sebesar Rp 3 triliun.

Kasus Bank Bali masih menyisakan buron Djoko Tjandra yang juga merupakan bos Grup Mulia. Dalam dakwaan, jaksa menyebut nama Setya Novanto.

Belakangan kasus yang sempat memaksa Setya bolak-balik ke gedung Bundar Kejaksaan Agung berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kasus lainnya adalah korupsi PON ke-12 Riau yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli kini menjalani vonis 14 tahun dari Mahkamah Agung. Nama Setya disebut dalam dakwaan jaksa.

Setya dalam statusnya sebagai saksi melenggang dari kasus ini, sementara semua pihak yang terlibat sudah menjalani sidang di pengadilan.

Yang paling anyar, nama Setya kembali disebut jaksa di Pengadilan Tipikor dalam kasus E-KTP yang melibatkan dua terdakwa pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. Setya disebut sebagai pihak yang mengatur pembagian uang bersama dengan Nazaruddin dan Andi Narogong.

Setya disebut menerima fee dari proyek KTP Elektronik sebesar Rp 574 miliar. Status Setya adalah saksi dan dicegah ke luar negeri hingga saat ini.

Peta peta politik berubah

Tak juga lekang dari ingatan soal kasus rekaman “papa minta saham” yang menghukum secara etika Setya Novanto karena bertemu di luar kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengetuk palu di akhir 2015 silam.

Pada saat yang hampir bersamaan Kejaksaan Agung juga mengusut kasusnya secara hukum lewat pasal “permufakatan Jahat” terkait isi rekaman yang dianggap berpotensi merugikan keuangan negara.

Namun Setya Novanto tidak terima dan mengajukan perlawanan di Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya, pada pertengahan tahun 2016 MK memutuskan bahwa rekaman tidak mengikat secara hukum.

Setya pun kembali menang.

Situasi berubah. Nama baik Setya dipulihkan. Ia juga berhasil merebut tampuk kepemimpinan Partai Golkar sebagai Ketua Umum periode 2016-2020. Kursi RI 6 alias Ketua DPR yang sempat ditinggalkan Setya karena kasus “papa minta saham” berhasil direbut kembali. Peta politik berubah seketika.

Sosok Setya yang bos besar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Nasional
Ajak Pemred Media Kunjungi Desa Keliki, Dirut Pertamina Kenalkan Desa Energi Berdikari Binaan Pertamina

Ajak Pemred Media Kunjungi Desa Keliki, Dirut Pertamina Kenalkan Desa Energi Berdikari Binaan Pertamina

Nasional
DPW Nasdem DKI Jakarta Ingin Yakinkan Sahroni Maju Pilkada

DPW Nasdem DKI Jakarta Ingin Yakinkan Sahroni Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com